Wakil Ketua MPR dari Golkar Dukung Menkum HAM Akui Munas Ancol

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengakui kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono melalui surat yang dikeluarkan pada Selasa (10/3). Wakil ketua MPR yang juga politikus Golkar, Mahyuddin, mengatakan keputusan itu harus diikuti semua kader 'partai beringin'.

"Golkar kan sebagaimana diberitakan, Menkum HAM telah mengeluarkan surat untuk mengesahkan kepengurusan ‎hasil Munas Ancol, ya kita kader pasti taat pada yang legitimate memiliki kekuatan hukum," kata Mahyudin di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Mahyudin yang ikut dalam gelaran Munas Bali meyakini keputusan tersebut telah dibuat sesuai ketentuan dan tak ada intervensi atau kepentingan politis dari Menkum HAM terhadap salah satu kubu.

"Saya tak bisa katakan begitu, bahwa ada intervensi, tapi kita bicara fakta saja bahwa faktanya surat Menkum itu keluar. Saya tidak bisa mengatakan apakah ada intervensi atau tidak, lebih baik bersangka baik saja, tidak ada intervensi," ujarnya.

Sementara terkait dengan upaya hukum yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie baik melalui PN Jakarta Barat maupun akan menguggat SK Menkum HAM ke PTUN, Mahyudin menilai upaya tersebut wajar.

"Itu jalur yang wajar, itu hak semua orang menuntut keadilan kepada hukum. Tentu saya tidak mendukung kalau ada cara-cara anarkis, memaksakan kehendak, menggalang orang. Tapi yang ditempuh ARB sudah benar kalau tuntut secara hukum," tegas Mahyudin.

(iqb/trq)