Dugaan 'Dana Siluman' APBD DKI, Polisi Diminta Tidak Hiraukan Tekanan Politik

Jakarta - Polisi telah memanggil dan memeriksa beberapa pihak terkait kasus dugaan anggaran 'siluman' APBD DKI Jakarta. Polisi diminta untuk mengedepankan penegakan hukum dan tidak terpengaruh iklim politik ibukota.

"Ini awal yang baik untuk tunjukkan keseriusan polisi ikut memberantas korupsi di Indonesia. Lakukan tindakan yang bermanfaat untuk bongkar korupsi kecil maupun yang besar. Tangani korupsi di DKI Jakarta, Polda sudah sesuai dengan harapan masyarakat," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Menurut Bambang, pengusutan kasus korupsi di DKI Jakarta harus cepat supaya kisruh APBD DKI bisa cepat terselesaikan. Dia berpesan pengusutan kasus korupsi ini jangan setengah-setengah dan takut dengan tekanan politik.

"Jangan terpengaruh atau takut dengan kepentingan dan tekanan politik, polisi harus berani tunjukkan fungsinya sebagai pengak hukum," kata Bambang.

Bambang mengatakan, jika memang diperlukan, kepolisian bisa juga melakukan koordinasi dengan KPK untuk menyeldiki kasus ini. "Kalau perlu koordinasi ditingkatkan sekaligus kepolisian melibatkan pakar keuangan dan perencanaan pembangunan dalam kasus ini," ujarnya.


(rvk/vid)