Tim Angket DPRD Cecar Konsultan e-Budgeting Soal Honor hingga Kontrak

Jakarta - Tim Hak Angket DPRD DKI Jakarta memeriksa konsultan e-budgeting Pemprov DKI Jakarta dalam rapat. Para anggota dewan mencecar konsultan tersebut mulai dari honor hingga kontrak pengangkatannya.

Rapat Tim Angket berlangsung di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015) sejak pukul 11.08 WIB.

Awalnya, rapat dihadiri oleh Kepala BPKAD Heru Budiantoro, belasan stafnya, dan satu orang konsultan IT bernama Gagat Wahono. Namun Ketua Tim Angket Ongen Sangaji kemudian mengusir Heru dan stafnya karena hanya ingin mendengarkan keterangan dari konsultan.

Gagat pun tinggal sendirian di hadapan anggota Tim Angket dan menjelaskan tentang pekerjaannya sebagai konsultan e-budgeting dan mekanisme e-budgeting di RAPBD DKI. Anggota dewan pun penasaran dengan status Gagat dan bagaimana ia bisa bekerja dengan pemprov.

"Bagaimana dengan SK pengangkatan bapak? Kalau tidak bisa tunjukkan berarti ada penyimpangan," kata anggota Fraksi PKS Rois Hadayana.

"Lalu, siapa yang bayar bapak?" sambungnya.

Gagat menjelaskan bahwa ada 4 orang di timnya dan semuanya menandatangani kontrak perseorangan. Terkait pembayaran, ia mengaku mendapat honor namun sistem e-budgeting itu sendiri gratis.

"Kami tidak jual sistem," ucap Gagat.

Sementara itu anggota Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman bertanya tentang kapan terakhir kali Gagat mengakses e-budgeting.

"History e-budgeting terakhir kapan dimasukkan. Kapan terakhir di-lock-nya?" ucap Prabowo.

Tim angket sejak awal ingin menguliti konsultan e-Budgeting Pemprov DKI yang disebut-sebut sebagai Tim 20. Namun, di rapat ini, Gagat hanya sendiri dan mengaku tidak tahu-menahu tentang Tim 20 yang dimaksud.

"Tim 20 itu siapa ya? Saya hanya berempat," ujar Gagat.

Sebelum memeriksa konsultan e-budgeting Pemprov DKI, tim angket sudah memeriksa Banggar DPRD DKI. Rencananya, tim angket juga akan memeriksa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

(imk/aan)