"Jangankan humas pemda. Itu tiap ada rapat panitia angket dibuka untuk publik, untuk umum," kata Wakil Ketua Tim Hak Angket, Inggard Joshua, saat dihubungi, Rabu (11/3/2015).
Inggard juga mempersilakan rapat-rapat tim angket untuk direkam, baik oleh humas pemprov maupun awak media. Ia menolak anggapan bahwa ada yang ditutup-tutupi dalam penyelidikan terkait RAPBD 2015 ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Senin (9/3) lalu, tim angket sudah memeriksa Banggar DPRD DKI dan pemeriksaan berlangsung secara terbuka untuk awak media. Kesimpulan sementara dari pemeriksaan itu adalah Ahok mengirimkan RAPBD palsu ke Kemendagri.
Hari ini Tim Hak Angket menjadwalkan dua pemeriksaan yaitu ke tim konsultan e-budgeting Pemprov DKI dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Pemeriksaan tim e-budgeting bertujuan melihat mekanisme penyusunan serta hasilnya.
"E-budgeting itu kan alat untuk membuat transparansi. Ketika e-budgeting digunakan oleh orang tidak baik, hasilnya tidal baik. Makanya kita tanya gimana mekanisme, siapa yang bertanggung jawab," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Ahok berharap rapat-rapat tim angket bisa memberikan pencerahan ke masyarakat. Ia pun meminta agar rapat dilakukan terbuka dan humas pemprov diperbolehkan untuk merekamnya.
"Tidak ada satu detikpun yang tidak kita rekam kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk rekam semoga tim angket izinkan sesuai komitmen transparansi kita semua," ujar Ahok melalui pesan tertulisnya, Selasa (10/3/2015) malam.
(imk/aan)