MKGR Tegaskan Dukung Penuh Agung Laksono Jadi Ketum Golkar

Jakarta - Pasca Menkum HAM mengakui hasil Munas Bali yang dipimpin Ketum Agung Laksono , sejumlah oknum MKGR malah menyatakan tak mengakui kepemimpinan Agung. Sekjen MKGR Bejo Rudiantoro langsung mengklarifikasi hal tersebut.

"Bahwa pernyataan saudara Tumpal yang mengatasnamakan MKGR itu merupakan pernyataan pribadi, dan tidak mewakili kelembagaan organisasi. DPP Ormas MKGR tidak pernah menunjuk dia sebagai jubir. Kalau dia pribadi mau mendukung Golkarnya Ical ya silahkan saja, itu hak dia sebagai pribadi," kata Bejo kepada wartawan, Rabu (11/3/2015).

Namun banyak pengurus inti DPP Ormas MKGR yang menempati posisi strategis dalam DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono, yang kini sudah mendapatkan pengakuan dari Menkum HAM. Bejo sebagai sekjen MKGR juga mendapatkan kepercayaan menjadi salah satu Ketua DPP Golkar.

"Demikian pula Ketua Umum Ormas MKGR yang menempati posisi sebagai wakil ketua umum DPP Golkar dibawah kepemimpinan bapak Agung Laksono. Tentu ini merupakan apresiasi dan penghormatan DPPGolkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono kepada ormas Pendiri yang patut kita beri respek," katanya.

Dia pun mengimbau seluruh kader ormas MKGR untuk mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan. "Jangan mengidentikasi sikap pribadi menjadi seolah-olah sikap kolektif ormas MKGR karena tidak elok dan kurang patut," pungkas Ketua DPP Golkar bidang energi dan sumber daya alam ini.

Sebelumnya sejumlah oknum MKGR memang menyatakan dukungan ke Golkar kubu Aburizal Bakrie. Padahal Kemenkum HAM mengakui kepengurusan Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono.

"Mendukung Aburizal Bakrie untuk mendukung secara utuh dan penuh kepemimpinan ARB,"ujar Tumpal Sp Sianipar, yang mengaku sebagai jubir MKGR, dalam jumpa pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Ormas MKGR, Jalan D Tondano, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2015).

"Mendukung penuh dan siap mengawal serta menyukseskan tegaknya supremasi hukum. Khususnya kepemimpinan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen ke PN Jakbar, untuk meninjau kembali putusan yang benar," lanjutnya.

(van/fjr)