Tim Angket akan Panggil Konsultan e-Budgeting APBD dan Ketua DPRD DKI

Jakarta - Tim Angket DPRD DKI tetap bekerja menyelidiki kisruh RAPBD 2015 meski ada sejumlah anggota yang mencabut tanda tangannya. Agenda selanjutnya adalah pemanggilan konsultan e-budgeting APBD dan juga Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

"Besok ‎saya akan panggil tim e-budgeting APBD, konsultan dari provinsi DKI Jakarta jam 10.00 WIB. Kemudian sore akan minta keterangan Ketua DPRD," kata Ketua Tim Angket Ongen Sangaji di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2015).

Pemeriksaan Ketua DPRD Prasetyo akan berkisar seputar prosedur administratif tentang RAPBD. Tim angket ingin mengetahui tentang surat menyurat yang dilakukan Prasetyo dan Kemendagri.

"Ketua itu tentang surat yang diterima oleh dia, yang dari Kemendagri dan kemudian dia membawa ke sana menjelaskan bahwa itu tidak prosedural, itu juga akan kita tanyakan. Itu jadi pegangan tim angket," ujar Ketua Fraksi Hanura ini.

Terkait tim konsultan e-budgeting, Ongen mendapat informasi bahwa ada 20 orang yang berasal dari Surabaya yang menyusunnya. Oleh sebab itu, tim angket akan menelusurinya.

"Berdasarkan sumber informasi, yang buat ada 20 orang itu makanya kita akan minta konfirmasi menanyakan langsung," ucapnya.

Tentang tim yang berisi 20 orang ini juga sempat dikeluhkan oleh Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus. Ia menyesalkan mengapa pemprov tidak menggunakan instansi-instansi yang ada untuk menyusun RAPBD.

"Yang kerjakan RAPBD ternyata tim 20 dari Surabaya. Dan itu diakui dia (Ahok), ada di ruangannya. Saya paling sering makan siang sama Pak Ahok, saya lihat di ruangannya penuh anak-anak muda. Ini yang disebut sebagai Tim 20 jadi dalam pembahasan banyak melakukan kesalahan karena belum punya pengalaman kan," ucap Bestari terpisah.

Pada Senin (9/3) kemarin, Tim Angket telah memanggil pimpinan Banggar untuk diminta keterangan. Kesimpulan sementara yang diambil Tim Angket adalah bahwa RAPBD yang dikirim Ahok ke Kemendagri palsu.

Saat ini, anggota DPRD DKI dari PAN dan Nasdem kecuali Inggard Joshua sudah menarik tanda tangan di hak angket tersebut. Ketum Golkar Agung Laksono juga sudah memerintahkan pencabutan, namun dilawan oleh Ketua Fraksi Zainuddin.

(imk/bar)