"Kita coba nanti malam (bertemu)," kata Waketum Partai Gerindra Fadli Zon, kepada detikcom, Selasa (10/3/2015).
Partai Gerindra sendiri menuturkan langkah Menkum HAM tidak menyelesaikan persoalan. Pemerintah cenderung menggunakan standar ganda dalam mengambil sikap di tengah kisruh parpol.
"Dalam hal PPP sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum jelas tetapi tidak dikeluarkan surat pengakuannya. Nah sementara sebaliknya Golkar berbeda. Ini pemerintah sedang bermain politik standar ganda," kata Fadli Zon.
Menurut Fadli cara politik seperti itu tidak baik. Justru nanti di belakang akan merugikan pemerintah sendiri.
"Jadi akan ada efek jangka panjang karena pemerintah itu ternyata hanya kepentingan partai politik saja," pungkasnya.
(van/try)











































