Ini Surat Panggilan dari Polri untuk Denny di Kasus Payment Gateway Sebagai Saksi

Jakarta - Mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana akan dipanggil menjadi saksi dalam kasus payment gateway. Bareskrim Polri memang tengah melakukan penyidikan atas kasus itu.

Denny mengunggah surat pemanggilannya di akun facebook-nya, Selasa (10/3/2015). Isi surat pemanggilan pemeriksaan bernomor S.Pgl/375/III/2015/Tipidkor, Bareskrim Polri memanggil Prof. Denny Indrayana SH,LLM,Ph.D.

Denny diminta menemui Komisaris Besar Polisi Djoko Poerwanto dan tim penyidik Ditipidkor Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Lt 4, Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel pada Kamis 12 Maret pukul 09.00 WIB.

Di surat itu Denny akan didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam dugaan pidana tindak pidana korupsi untuk pelaksanaan payment gateway pada Kemenkum HAM tahun anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan pasal 23 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubagan atas UU No 31 tahun 1999 tentan pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 421 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Surat panggilan untuk Denny itu ditandatangani atas nama Direktur Tindak Pidana Koruosi Kombes Aris Budiman.

Soal pembayaran elektronik atau payment gateway yang dibidik Polri pada Denny ini juga sudah dibeberkan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti. Dalam hasil audit BPK pada Desember 2014 sama sekali tak disebut soal kerugian negara.

Menurut Bivitri, uang Rp 32,4 miliar masuk seluruhnya ke kas negara. Sedang biaya Rp 5 ribu merupakan pembayaran atas jasa provider penyedia pelayanan jasa elektronik. Hingga kemudian setelah 3 bulan berjalan, layanan ini diminta dihentikan Kemenkeu karena soal sistem yang berbeda dan pungutan biaya jasa provider Rp 5 ribu yang disoal. Kemenkum patuh walau layanan ini mendapat pujian baik dari UKP4 atau juga sejumlah tokoh masyarakat.

"Saat itu provider dari DOKU dan Telkom Finner baru 3 bulan jalan. Mereka baru mendapat Rp 600 juta-an padahal biaya investasi Rp 8 miliar. Jadi tidak ada yang namanya memperkaya orang lain," terang Bivitri.



(ndr/mad)