Luhut: Kantor Presiden Bukan untuk Evaluasi Kinerja Menteri

Jakarta - Kantor Staf Presiden yang dipimpin oleh Luhut Panjaitan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Meski demikian, Luhut menegaskan kewenangannya yang diberikan bukan untuk mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Kerja.

Luhut membantah jika wewenang yang diberikan kepada Kantor Staf Kepresidenan bertabrakan dengan wewenang Wakil Presiden. Dikatakan Luhut, kinerjanya sama seperti UKP4 yang kini sudah tak ada.

"Sebenarnya mudahnya gini, kalau anda lihat sejarahnya, dari mulai UKP3, UKP4, sekarang ini kan sama saja. Jadi ndak ada sebenarnya yang bertabrakan," jelas Luhut di Kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015).

Dia juga membantah jika wewenang yang diberikan kepadanya hingga menyentuh evaluasi kinerja menteri. Termasuk juga, dia tidak berhak untuk menegur menteri. Menurutnya, yang berhak menilai menteri adalah Presiden.

"Ahh, nggak ada. Ya justru itu kita ndak ada. Kita nggak ada nilai-nilai menteri," katanya.

Kinerja Kantor Staf Kepresidenan, jelas Luhut, untuk membantu presiden mendapatkan informasi yang lebih jauh terkait rencana realisasi program. Kantor Staf Kepresidenan lebih kepada alat Presiden.

"Misal program sejuta lahan nih. Kemudian Presiden pengen tahu sudah sejauh mana. Ya kita memberikan. Namanya saja kantor staf presiden. Jadi ini adalah tool Presiden. Alat daripada Presiden," ucap Luhut.

"Kalau dalam bahasa tentaranya adalah leher. Tidak punya kepribadian. Yang punya keputusan itu Presiden. Saya hanya alat Presiden untuk membantu pengambilan keputusan oleh Presiden," jelas Luhut.

(jor/vid)