UPS 2014 Disidik Polda, Sudin Pendidikan Jakbar Tak Berkomentar

Jakarta - Polda Metro Jaya masih mengusut penyimpangan pengadaan Uniterruptible Power Supply (UPS) pada tahun anggaran 2014. Polisi kini membidik penanggungjawab pengadaan.

Soal penanganan kasus ini, staf Sudin Pendidikan Jakbar, Sugito menolak berbicara banyak. Pelaksana pengadaan UPS di Jakbar memang berada di tanggung jawab Kasie Sarana Prasarana Sudin Pendidikan Menengah, Alex Usman yang kini sudah pindah tugas.

"Kalau Kasudin yang di sini baru, jadi nggak tahu apa-apa soal UPS. Dulu Kasudin Dikmen pak Slamet yang sekarang jadi Kasudin Barat 1. Pelaksananya Kasie Sarpran, yang ngurus itu. Pak Alex tapi udah pindah ke (Pemkot) Selatan," ungkap staf Sudin Pendidikan Jakbar, Sugito, di kantornya, Jl. Raya Kembangan No.2 Jakarta Barat Blok B Lantai 11, Senin (9/3/2015).

Saat ini Sudin Pendidikan Dikmen telah berubah fungsi menjadi Sudin Pendidikan Jakbar Wilayah 2 yang menangani seluruh sekolah, baik dari tingkat dasar maupun menengah, di wilayah Grogol, Kembangan, Kebun Jeruk, dan Palmerah.

Mantan Kasudin Dikmen Slamet Widodo kini menjadi Kasudin Pendidikan Jakbar wilayah 1 yang menangani seluruh sekolah di Tambora, Taman Sari, Cengkareng, dan Kalideres.

Saat hendak dikonfirmasi, Slamet hari ini tidak masuk kerja karena sakit. Sementara itu Alex yang kini bertugas di Pemkot Jaksel itu tak mau berkomentar mengenai dugaan penggelembungan harga (mark up) UPS.

"Itu sudah ditangani Polda. Saya nggak berkomentar," ucap Alex ketika dihubungi detikcom, Senin (9/3).

Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta yang saat ini sedang melakukan proses audit terkait kasus UPS itu mendatangi Sudin Pendidikan Jakbar. Mereka meminta keterangan para staf sarana prasarana yang merupakan mantan anak buah Alex.

Berdasarkan informasi, Alex hari ini mendatangi bekas kantornya untuk melakukan pertemuan. Namun ia tak mau menjawab apakah ia juga dimintai keterangan oleh BPKP pada kesempatan itu.

"Tidak ada komentar," tukasnya.

Polda Metro Jaya yang juga tengah menginvestigasi kasus UPS ini telah melibatkan pihak Sudin Pendidikan Jakbar. Menurut petugas penerima surat, ada polisi yang datang untuk memberikan surat kepada Bendahara Sudin Pendidikan Jakbar.

"Hari Kamis tanggal 5 ada surat dari polisi, untuk Bendahara, Pak Ibnu," kata petugas itu.

Masih belum diketahui apakah surat tersebut merupakan pemanggilan terkait pengadaan UPS. Namun Polda Metro Jaya sendiri ternyata telah melakukan pemanggilan pada staf Sudin Jakbar dengan kasus yang berbeda, yaitu pengadaan mesin fotokopi multicolour pada APBD 2013.

Meski Polda Metro Jaya telah bergerak hingga sejauh itu, BPKP sendiri mengaku masih fokus pada pengadaan UPS tahun 2014.

"Kalau soal itu kami malah belum tahu ya. Itu kewenangan penyidik kepolisian untuk mengusut. Tapi yang jelas kami masih fokus di pengadaan UPS tahun 2014," terang Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto saat dihubungi terpisah, Senin (9/3).

(ear/fdn)