Perikanan & Kelautan Diusulkan Pisah dari Sektor Pertanian

Jakarta - Karena berada di bawah bayang-bayang sektor pertanian, potensi perikanan dan kelautan tidak dikelola secara optimal. Untuk itu diusulkan agar dipisah.Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia (YPMI) mengusulkan agar perikanan dan kelautan dikelola sebagai sektor tersendiri, bukan lagi menjadi bagian sub sektor pertanian seperti yang berlangsung selama ini."Eksplorasi potensi perikanan dan kelautan tidak akan optimal selama berada di bawah bayang-bayang pertanian," kata Ketua Dewan Pembina YPMI Rokhmin Dahuri.Hal itu disampaikan dia usai bertemu dengan Presiden SBY di Kantor Presiden jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Jumat (4/2/2005). Dia didampingi Ketua Dewan Pengurus YPMI Nada Faza Soraya dan Max Rompas dari Departemen Kelautan dan Perikanan.Dijelaskan Rokhmin, dengan dijadikannya perikanan dan kelautan sebagai sektor sendiri, maka alokasi budget kegiatannya akan lebih signifikan dan pengembangan infrastrukturnya juga akan lebih terarah. Sehingga Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai ruang gerak operasional yang lebih luas."Selama ini kontribusi sektor kelautan dan perikanan ke APBN hanya sebesar 2,2 persen atau berkisar pada Rp 46 triliun. Padahal potensi ekonominya sangat besar," katanya.Karena masih merupakan subsektor pertanian, lanjut dia, maka yang dihitung adalah produk mentah berupa ikan segarnya saja. Sementara produk olahan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti udang beku, rumput laut, ikan kalengan dan sebagainya merupakan bagian dari kontribusi Departemen Perindustrian."Kalau itu semua dihitung juga, maka sebenarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan bisa mencapai 9 persen lebih. Dengan pemisahan itu, maka kontribusinya bagi APBN akan lebih jelas," urai Rokhmin.Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengaku memberikan saran kepada Presiden SBY agar kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang telah dia rintis pada periode sebelumnya, yakni ekstensivikasi budidaya hasil laut dapat dilanjutkan. Sekaligus dibarengi dengan membuat kebijakan investasi bidang industri pengolahan hasil laut yang lebih menarik bagi para investor.Menurut dia, kebijakan tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah aktif di bidang pemasaran produk ke dalam dan luar negeri. Dan yang tidak kalah penting adalah jaminan keamanan bagi pengusaha seperti tambak dari tindak penjarahan."Selama ini tindak kriminal tersebut tidak dapat ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian, sehingga para investor pun ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di sektor ini," tukas Rokhmin. (sss/)