Meski Pimpinan KPK Sudah Temui Ketua MA, PK Kasus Komjen BG Sulit Diterima

Jakarta - Lima pimpinan KPK telah menemui Ketua MA, Hatta Ali, Jumat (6/3) yang salah satu agendanya adalah membicarakan soal rencana KPK mengajukan PK atas putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Namun, peluang PK akan diterima MA sangat kecil.

Informasi yang didapat, Senin (9/3/2015) dalam pertemuan Jumat kemarin, terjadi perbincangan alot antara pimpinan KPK dengan Ketua MA. Alotnya perbincangan bersumber dari Hatta Ali yang mengisyaratkan tak akan menerima permohonan PK yang diajukan KPK.

Dalam perbincangan alot itu, pihak MA berpegangan pada peraturan bahwa yang bisa mengajukan PK adalah terpidana atau ahli waris dari terpidana. Dalam pandangan MA, KPK sebagai instansi penegak hukum tak berhak mengajukan PK, meskipun PK bertujuan untuk memperbaiki kesalahan putusan hakim praperadilan.

Pimpinan KPK sempat menanyakan apakah MA bisa mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) agar membuka peluang KPK bisa mengajukan PK atas putusan aneh hakim Sarpin yang mencabut status tersangka Komjen Budi Gunawan. Namun, Ketua MA yang juga didampingi beberapa hakim agung, salah satunya Ketua Kamar Pidana, Artidjo Alkostar mengungkapkan tak bisa menerbitkan SEMA seperti yang diminta KPK.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Plt pimpinan KPK Johan Budi hanya menjawab diplomatis. Menurut Johan, opsi pengajuan PK hingga saat ini masih dibahas di internal pimpinan KPK.

"Pertemuan kemarin dengan Ketua MA dan jajarannya merupakan courtesy call. Kami berlima ingin bersilaturahmi dengan pimpinan MA selaku lembaga peradilan tertinggi," kata Johan.

"Kalau terkait PK, hingga saat ini masih dalam pembahasan dan akan diputuskan di rapim," imbuhnya.

KPK memang mendapat desakan dari berbagai pihak untuk segera mengajukan PK atas putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Bahkan, para pegawai KPK sempat melakukan aksi protes dan meminta agar pimpinan segera mengajukan PK.

(kha/idh)