"Ini lah kita mau realisasikan segera, karena ini sudah lima tahun ini tidak bergerak, jadi saya sudah lakukan dubesnya untuk para menteri yang akan datang bulan depan kita akan launching itu," ujar JK di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2015).
Selama ini, program REDD+ terkendala karena kurangnya perencanaan dan sistem administrasi yang kurang bagus. JK berjanji akan segera memperbaiki permasalahan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenyataannya di lapangan banyak hutan atau daerah yang gundul sama sekali yang dulunya hutan, caranya dua, moratorium kedua menanam kembali atau penghijauan/reboisasi," tambah JK.
Terkait wacana ekspor kayu buoat sebesar 20 persen dari produksi nasional, JK mengatakan wacana tersebut tidak akan diterima oleh pemerintah. Alasannya sejak tahun 1990-an, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan pelarangan ekspor kayu bulat.
"Yang terakhir itu yang punya hutan yang memungkinkan itu di Papua, itu pun dengan jumlah yang terbatas, tapi itu pun setelah diolah, tidak boleh bulat-bulat," tutup mantan Ketum Golkar itu.
(fiq/ear)











































