Ahok: Nggak Usah Ada Mediasi Lagi

Jakarta - Upaya Kemendagri menggelar mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD malah berakhir deadlock. Ahok menegaskan tidak mau lagi mediasi.

"Kan Taufik (Wakil DPRD DKI M Taufik) sudah ngomong kemarin, sudah ditutup Sekjen Kemendagri. Ini mah nggak usah mediasi lagi. Apa yang mau mediasi lagi?" ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2015).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu pandangannya dengan dewan tidak mungkin menemukan titik temu. Terlebih setelah Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung sudah menyatakan dokumen APBD versi Ahok sah karena memuat pemasukan, pengeluaran dan pembiayaan.

"Dia (DPRD) mengakui Rp 12,1 triliun dibahas dengan SKPD, yang punya saya palsu. Sekjen mengatakan RAPBD asli yang dikirim gubernur karena ada pemasukan, pengeluaraan dan pembiayaan. Yang Anda (DPRD) kirim itu cuma numpang belanja saja," lanjutnya.

"Sekjen juga bilang yang boleh ngirim itu gubernur bukan DPRD. Makanya sekarang semua SKPD sudah bikin surat pernyataan bermaterai mengatakan yang Rp 12,1 triliun tidak tahu. Siapa yg asli?" kata Ahok.

Mantan Politisi Gerindra tersebut membeberkan proyek 'siluman' alias pokir (pokok-pokok pikiran) umumnya diajukan DPRD setelah pembahasan RAPBD. Mereka seringkali mengancam SKPD yang tidak menuruti permintaannya, maka pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) ditahan-tahan.

"Termasuk kita Sekjen Kemendagri kenapa KUAPPAS DKI kok gelondongan terus. Saya sudah 3 kali (2013-2015) tanda tangan KUAPPAS lamanya minta ampun, maunya ikuti mereka," pungkasnya.

(aws/mok)