Protes Lulung ke Ahok: Di Ruang Publik Dia Caci Maki Kita Koruptor!

Jakarta - Perseteruan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan anggota DPRD seakan tak ada habisnya. Wakil Ketua DPRD Abraham 'Lulung' Lunggana memprotes gaya Ahok yang ceplas ceplos kerap bersuara bahwa ada oknum koruptor di DPRD yang bermain dalam penyusunan APBD DKI.

Hal ini tak pelak mendapat reaksi dari masyarakat luas. Anggota DPRD dicap sebagai koruptor bahkan ada gerakan dukungan untuk Ahok melawan 'begal' APBD dari DPRD.

Anggota DPRD tak tinggal diam. Mereka bereaksi keras atas omongan Ahok yang dinilai mereka tak beretika. Alasannya karena Ahok dan anggota DPRD DKI harusnya memiliki hubungan yang harmonis karena mitra kerja.

"Saya sudah katakan pada Ahok, pakailah etika ketika berbicara. Saya anggota ‎DPRD yang dihormati dan dia juga anggota gubernur yang dihormati. Terjadilah chaos tadi (dalam pertemuan Kemendagri) dia berteriak memaki-maki anak buahnya di depan DPRD dan khalayak banyak dan itu tidak pantas," kata Ketua DPRD DKI M Prasetyo dalam jumpa pers di gedung DPRD DKI Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (5/3/2015).

Sebenarnya hubungan tak harmonis antara Ahok dan DPRD bukan baru kali ini terjadi. Dalam beberapa kesempatan terlebih saat pembahasan APBD, Ahok dan anggota DPRD DKI selalu perang argumen. Menurut Pras, ada etika berbicara yang harus dijaga Ahok sebagai pejabat publik. Sebaliknya, Ahok justru merasa pejabat yang beretika adalah pejabat yang tak mencuri uang rakyat.

Keluhan dari DPRD soal 'etika berpolitik' Ahok juga disampaikan Abrahan Lunggana atau yang dikenal Lulung. Politisi PPP ini meminta menyaring ucapannya yang mengatakan anggota DPRD adalah koruptor.

"Dia di ruang publik mencaci maki kita koruptor. Kami ini punya keluarga yang hidup di tengah masyarakat dan mereka menjudge kita sembarangan. Ini pelanggaran hukum. Pelanggaran etika," kata Lulung dengan nada tinggi.

Lulung merasa ucapan Ahok berdampak panjang pada kehidupan sosial keluarganya. Namun lagi-lagi Ahok memilih tak ambil pusing. Ia memilih fokus pada penyelesaian program pembangunan Jakarta sambil menunggu persetujuan APBD 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri.

(bil/trq)