Kata Risma Soal E-Budgeting dan 'Dana Siluman' DKI

Surabaya - DPRD dan Pemprov DKI berseteru soal 'dana siluman' di APBD. Mereka menggunakan e-budgeting yang dikenal lebih transparan, sama sebagaimana dilakukan Pemkot Surabaya. Apa respons Wali Kota Tri Rismaharini?

Risma mengaku tidak pernah merasa khawatir kisruh APBD terjadi di Surabaya. Ia menjelaskan permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta saat ini dikarenakan ada kesalahan pada teknisnya.

"Tidak (takut), karena yang masalah bukan di e-budgeting. Yang masalah di sana di mekanismenya," jelasnya pada detikcom usai memimpin rakor kepala sekolah se-Surabaya di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor, Kamis (5/3/2015).

Menurut wanita kelahiran Kediri, Jawa Timur ini, DPRD mempunyai hak mengusulkan budgeting. "Harusnya usulan dari DPRD dikembalikan lagi ke e-budgeting semestinya. Dan saya tidak ngomong ada siluman atau tidak lho ya," tutup Risma.

Dana siluman Rp 12,1 triliun di DKI dilaporkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke KPK. Kemendagri turun tangan. Hari ini, mereka melakukan mediasi Ahok dan DPRD. Upaya ini gagal. Keputusan diserahkan ke Ahok dan DPRD DKI untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.


(ze/try)