BNP2TKI Serukan Berantas Calo TKI

Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid kembali mengingatkan PPTKIS untuk tidak melibatkan calo dalam merekrut calon TKI. Nusron juga menegaskan agar semua proses pembiayaan dan pembayaran gaji TKI dilakukan secara non tunai alias harus melalui transaksi perbankan.

Hal itu penting dalam upaya BNP2TKI meningkatkan martabat TKI dari segi keamanan dan peningkatan kesejahteraan mengingat berbagai permasalahan yang menimpa TKI selama ini diantaranya adalah karena dua faktor tersebut.

"PPTKIS yang menggunakan jasa calo/sponsor dipastikan di suspend," kata Nusron saat memberikan arahan kepada peserta diskusi penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan program penempatan dan perlindungan TKI, di Bank Indonesia (BI) Semarang, Rabu (4/3), seperti siaran pers yang diterima detikcom.

Diskusi tersebut dikuti oleh sekitar 200 orang peserta, terdiri dari pejabat Dinas Tenaga Kerja Prov Jawa Tengah dan DIY, Disnaker Kabupaten Kota se Jawa Tengah dan DIY, dan Pimpinan Kantor Pusat/Perwakila PPTKIS se Jawa Tengaj dan DIY.

Nusron mengatakan, selama ini banyak terjadi penyimpangan prosedur penempatan dikarenakan PPTKIS dalam melakukan rekrut menggunakan jasa calo/sponsor. Dan mereka inilah yang melakukan rekayasa dokumen calon TKI sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan menyalahi prosedur.

"BNP2TKI bertekad meningkatkan martabat TKI dengan terus menegaskan agar semua calon TKI menggunakan jalur resmi dan terus mendorong kemampuan TKI untuk melakukan transaksi non tunai," tukasnya.

Karena itu, BNP2TKI bersama Bank Indonesia Jawa Tengah di Semarang menggalakkan Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai, setelah ditandatanganinya MoU antara BI, OJK, Kemenaker dan BNP2TKI beberapa waktu yang lalu.

Nusron menjelaskan, dari 16 titik rawan pungli pada proses pemberangkatan dan penempatan TKI diantaranya adalah karena keterlibatan calo dan juga transaksinya dilakukan secara tunai. Dengan digalakkannya gerakan itu, diharapkan titik pungli itu dapat dieliminasi dan juga praktek TKI nonprosedural bisa terus ditekan.

"Kalau semua TKI penempatannya sesuai prosedur di sana kerjanya nyaman, kemudian gajinya dibayarkan dengan non tunai termasuk saat pengiriman ke kampungnya, kan lebih aman," jelasnya.

(van/trq)