"Gubernur ngamuk, gubernur menakan anak buahnya. Menekan SKPD-nya tidak boleh menginput APBD hasil pembahasan," kata Lulung kepada wartawan di kantor Kementerian Dalam Negeri, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).
Padahal menurut Lulung, pembahasan itu adalah proses menjalankan Undang-undang. "Ada UPS katanya tidak diusulkan katanya hasil pembahasan," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan bohong Pak Gubernur!" teriak salah seorang di Ruang Sasana Bhakti Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).
Menurut anggota DPRD Fraksi PKS Slamet Nurdin, dalam ruangan tersebut yang marah-marah adalah Ahok. Disebutnya, alasan marahnya mantan Bupati Belitung Timur itu disebabkan oleh upaya Ahok yang kembali mengungkit masalah UPS dan hilangnya anggaran truk sampah dalam APBD 2013 dan 2014.
"Sebenarnya sudah mau ditutup tapi mau ada closing statement gubernur dan ketua dewan. Lalu (gubernur) membicarakan UPS," ujar Slamet.
(aws/erd)