Kemendagri Soroti Belanja Barang dan Jasa Rp 16 T dalam APBD DKI

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri telah bertemu dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI secara terpisah. Dalam pertemuan dengan Ahok, Kemendagri menyoroti anggaran-anggaran bernilai triliunan yang perlu dialihkan ke anggaran lain.
‎
Ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek usai bertemu Ahok di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015). ‎

Selain menyebut adanya anggaran belanja ‎pegawai nyaris Rp 20 triliun, Donny juga menyoroti adanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar ‎Rp 16 triliun.

"‎Coba lihat di sini, bayangkan dana total belanja dan jasa Rp ‎16 triliun. Belanja jasa kantor masih relatif tinggi, belanja pemeliharaan masih relatif tinggi, belanja bahan habis pakai masih relatif tinggi," kata Donny.‎

Ada pula belanja tenaga ahli, instruktur, dan narasumber yang dirasa masih relatif tinggi. Belanja konsultasi juga masih tinggi dalam APBD yang diserahkan Ahok tersebut.‎

"‎Lalu apa efektivitas kajian‎-kajian itu gitu lho. Kenapa ini nggak kita kurangi dan kita perbesar saja untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan?" tutur Donny.
‎
Anggaran yang dirasa tak rasional, efektif, efisien, dan wajar akan dicermati. Termasuk belanja Hibah dalam APBD tersebut juga dievaluasi.

‎"Hibah dan Bansos, pasti akan kita rasionalisasikan nanti," kata Donny.

Disebut Donny, Ahok mengapresiasi evaluasi dari Kemendagri ini. Sebelumnya, Ahok juga sudah berbicara soal koreksi-koreksi terhadap APBD DKI tahun 2015 itu.‎

"‎Dokumen Pemprov-pun tidak semua‎ benar. Tadi dipaparkan juga masih ada oknum-oknum SKPD yang belanjakan alat-alat tulis kantor gila-gilaan juga. Makanya E-Budgeting enaknya gitu. L‎angsung kita bisa tahu," tutur Ahok diwawancarai terpisah di Kantor Kemendagri juga.
‎
‎Soal dana yang disorot Kemendagri tadi, Donny menjelaskan ‎kepada wartawan sambil membolak-balik 'print-out' paparan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri soal postur APBD DKI Jakarta 2015.‎ Berikut adalah data yang ditunjukkan Donny sebagai contoh anggaran dalam APBD DKI 2015 yang Kemendagri soroti:
‎
‎"Objek Belanja Barang dan Jasa R APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015‎"
‎
(angka dalam satuan miliar)
‎
Total Belanja Barang dan Jasa: Rp 16,145.56‎ (disebut Donny Rp 16 triliun)

‎1. Belanja bahan pakai habis: Rp 2,002.96
‎2. Belanja bahan material: Rp 1,003.00
3. Belanja jasa kantor: Rp 4,198.01
4. Belanja premi asuransi: Rp 886.16
5. Belanja perawatan kendaraan bermotor: Rp 56.80
6. Belanja cetak dan penggandaan: Rp 347.40
7. Belanja sewa: Rp 75.21
8. Belanja sewa sarana mobilitas: Rp 524.09
9. Belanja sewa alat berat: Rp 49.09
10. Belanja sewa perlengkapan: Rp 205.22
11. Belanja makanan dan minuman: Rp 863.99
12. Belanja pakaian dinas dan atributnya: Rp 28.80
13. Belanja pakaian kerja: Rp 80.18
14. Belanja pakaian khusus dan hari-hari: Rp 46.10
15. Belanja perjalanan dinas: Rp 160.70
16. Belanja beasiswa pendidikan PNS: Rp 17.75
17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi: Rp 292.20
18. Belanja pemeliharaan: Rp 3,780.11
19. Belanja jasa konsultasi: Rp 506.81
20. Belanja barang untuk diserahkan: Rp 133.19
21. Belanja pembayaran pengembalian: Rp 0.002
22. Belanja tenaga ahli/ infrastruktur/ narasumber‎: Rp 825.60
23. Uang untuk diberikan kepada pihak... : Rp 62.49

‎
"‎Objek Belanja Hibah R APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015"

(dalam miliar)

1. Belanja Hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi masyarakat: Rp 730.31 (45.56 persen)
2. Belanja Hibah kepada kelompok/ anggota masyarakat: Rp 149.00 (9.30 persen)
3. Belanja Hibah dana BOS: Rp 723.60 (45.14 persen)‎





(dnu/jor)