Dirjen Kemendagri Tolak Permintaan DPRD DKI Nyatakan Tak Ada Dana Siluman

Jakarta - Istilah 'dana siluman' sering digunakan Gubernur DKI Basuki T Purnama untuk menyebut anggaran yang tak jelas juntrungannya dalam APBD DKI. DPRD DKI tak setuju bila APBD versinya disebut memuat 'dana siluman' sepert‎I yang disebut Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Anggota DPRD meminta agar Kementerian Dalam Negeri menyatakan tak ada dana siluman dalam APBD DKI 2015, namun permintaan itu ditolak. Dialog ini terjadi usai Kemendagri rapat dengan DPRD DKI di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek dan para pimpinan DPRD DKI sedang diwawancarai media massa. Dari belakang, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Mohammad Sanusi meminta agar Donny menyatakan ke publik bahwa dana siluman itu tidak ada di APBD 2015.

"Pak Dirjen, sampaikan bahwa tidak ada dana siluman‎," kata Sanusi kepada Donny.

Namun Donny menolak permintaan Sanusi seketika itu juga. Sambil menoleh ke sebelah kiri ke arah Sanusi, Donny menjawab.
‎
"Kami belum bisa," jawab Donny yang memecahkan tawa sekitar 20 pewarta di lokasi.

‎Donny menjelaskan, dalam konteks APBD 2015 ini Kemendagri bekerja dalam ranah administratif. "Kami murni administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah," imbuh Donny dengan santai.

Lantas, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di sebelah kiri Donny memberi keterangan. ‎Taufik menyatakan tak ada dana siluman di APBD DKI yang disahkan DPRD. Masuknya semua anggaran dalam APBD disebutnya sudah melalui proses yang seharusnya. Politisi Gerindra ini justru menuding balik APBD versi Ahok yang lebih pantas disebut siluman lantaran tanpa persetujuan DPRD.‎
‎
"‎Selama itu dalam proses, tidak ada yang disebut siluman. Justru kami sampaikan bahwa yang Rp 73 triliun (APBD DKI yang diserahkan Ahok ke Kemendagri) yang disampaikan eksekutif itu yang siluman," kata Taufik.‎


(dnu/rna)