Mereka adalah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari Haris Azhar dari Kontras, Rohaniawan Benny Soesetyo, โRay Rangkuti aktivis Lingkar Madani, para aktivis LBH Jakarta. Mereka mengadakan rapat dengan Tim 9 Jimly, Tumpak Hatorangan Panggabean, Bambang Widodo Umar, Hikmahanto Juwono, dan Erry Riyana Hardjapamekas di Kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
"Kita bertukar pikiran, terutama persoalan yang dihadapi KPK pasca langkah-langkah diambil pemerintah menyelesaikan masalah hubungan Kepolisian dengan KPK, menilai bahwa terjadi demoralisasi besar-besaran sampai keluarga besar pegawai mengekspresikan sikapnya secara luar biasaโ," kata Jimly.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keputusan terakhir terutama setelah Plt ditetapkan, kasus BG dilimpahkan ke kejaksaan, ini dianggap sebagai proses pelemahan terus menerus dan sistematis, dianggap sebagai titik nadir penurunan citra KPK," tutur Jimly.
Maka atas dasar kondisi itu, Tim 9 didesak pegiat antikorupsi untuk 'hidup lagi' mendorong penguatan KPK dan penegakan hukum.
Legitimasi formal dari Presiden Jokowi yang menamai Tim 9 sebagai Tim Konsultatif Independen akan ditambah legitimasi dari masyarakat. Tim 9-pun menyetujui permintaan pegiat antikorupsi itu.
โ"Intinya kami sambil SMS-an kepada Tim 9 yang tidak hadir merasa terharu kepada teman-teman. Kami merasa terpanggil secara moral meneruskan tugas kami, meski tanpa keputusan resmi dari negara," kata Jimmly.
Koalisi masyarakat sipil ini menginginkan Tim 9 menjadi tim kontra-pelemahan KPK. Misi yang perlu dilakukan Tim 9 adalah menyetop pelemahan KPK, mendorong reformasi kepolisian, dan koalisi masyarakat sipil akan di belakang mendukung Tim 9.
(dnu/jor)











































