Kriminalisasi pada KPK, Jimly: Cari Orang Salah Gampang, yang Susah Cari Orang Jahat

Kriminalisasi pada KPK, Jimly: Cari Orang Salah Gampang, yang Susah Cari Orang Jahat

- detikNews
Rabu, 04 Mar 2015 15:38 WIB
Jakarta - Kriminalisasi pada KPK masih menjadi perhatian serius bagi anggota tim 9 Jimly Asshiddiqie. Kisruh KPK dan Polri dinilainya sebagai perkembangan sejarah paling buruk antara hukum dengan politik.

"Hukum jadi pemuas nafsu kekuasaan. Dalam penegakkan hukum saat ini orang mudah sekali menggunakan hukum untuk mencari orang salah," ucap Jimly yang menjadi pembicara dalam Seminar Peradaban Polisi dan Politik di Gedung Gading Marina Function Hall, Jl Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakut, Rabu (4/3/2015).

Ia pun menyontohkan hal tersebut dengan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK yang dijadikan tersangka oleh polisi, termasuk pihak-pihak yang membela KPK.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Cari orang salah itu gampang sekali, yang susah cari orang jahat. Ini yang terjadi dengan Bambang Widjojanto, Abraham Samad. Pimpinan KPK lainnya Pak Zulkarnain ini kalau dicari salahnya saat remaja pasti ada lah ditemukan 2 yang bisa dijadikan alat bukti, lalu dijadikan tersangka," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu disambut tawa peserta seminar.

"Kita mengalami masalah serius sampai pegawai KPK demo. Ketua KPK mengaku kalah pula. Keadaan sekarang itu betul-betul sempurna," sindir Jimly.

Untuk itu Jimly pun berharap agar hukum tidak dijadikan alat politik. Ia meminta agar polisi dan kepolisian bisa profesional dan bisa memisahkan antara politik jangka pendek dengan fungsi kepolisian.

"Kuncinya profesionalisme Polri, baru ke TNI, guru dan profesi lainnya. Semua profesionalis saat ini tidak profesional. Banyak yang ngeluh, dokter, advokat dll. Keluhannya selama 10 tahun terakhir sama karena UU profesi ada pasal yang mencantumkan kriminalisasi profesi," jelas Jimly.

Itu disebutnya sebagai gejala umum bahwa semua organisasi profesi tidak profesional sehingga menimbulkan potensi politisasi pada semua bidang, termasuk kepolisian. Padahal menurut Jimly, demokrasi tidak bisa dibangun jika kepolisian tidak profesional dan independen.


(ear/ndr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads