DPP PPP: Tidak Ada Hubungan PHP dengan Panitia Silatnas

Jakarta - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan tidak ada hubungan antara Panitia Silaturahmi Nasional (Silatnas) dengan Pengurus Harian Pusat (PHP) dalam jajaran partai. DPP PPP juga mengingatkan semua pengurus agar tidak ikut dalam kegiatan Silatnas tersebut.Demikian dikatakan Wakil Ketua PPP Ali Marwan Hannan pada wartawan usai rapat di Kantor DPP PPP, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2005). Rapat yang membahas adanya isu sejumlah kelompok yang menuntut dilakukannya Musyawarah Luar Biasa (MLB) guna mengganti Ketua Umum PPP Hamzah Haz ini, dihadiri seluruh pengurus DPP termasuk Hamzah."DPP PPP menyatakan tidak ada hubungan dan tidak ada konteks antara kelembagaan yang menamakan Panitia Silatnas dan PHP dalam jajaran partai. Kedua, diingatkan pengurus untuk tidak ikut dalam semua kegiatan Silatnas," tegas Marwan.Menurutnya, Silatnas itu memang dikemas untuk acara silaturahmi, namun justru memiliki agenda mempersoalkan struktur organisasi PPP, padahal Muktamar PPP masih lama. Ditanya apakah ada sanksi bagi mereka yang hadir atau ikut sebagai panitia, ia mengatakan tidak akan bertindak gegabah."Karena kalau gegabah justru akan merugikan partai. Kita akan berusaha sejauh mungkin agar keluarga partai tidak boleh dirugikan, apalagi yang tidak bersalah. Kita juga akan mensosialisasikan hasil keputusan ini," kata dia.Marwan juga membantah alasan kelompok tersebut menginginkan MLB karena Hamzah dianggap telah gagal. "Siapa yang bilang gagal. Kami dapat wakil yang cukup dan menteri di kabinet. Kalau ada kegagalan di dalam partai, itu ada mekanismenya," kata Marwan.Mekanismenya lanjut Marwan, yaitu minta pertanggungjawaban di dalam musyawarah cabang dan lainnya sampai ada muktamar. Di dalam rapat-rapat partai itu, pengurus juga meminta agar semua menyampaikan secara terbuka."Dalam AD/ART Partai, untuk Muktamar harus dimulai dengan musyawarah ranting tanggal 1 januari sampai 30 Agustus 2005. Dilanjutkan Musyawarah Cabang dan Anak Cabang, Munas, Musyawarah Wilayah. Dan akhirnya pada Muktamar 1-4 Januari 2006. Jadi saya sebagai wakil ketua pengurus tidak mempunyai keberanian mengubah aturan itu," demikian Marwan. (fab/)