Kemendagri: Sistem e-Budgeting Telah Memiliki Inpres

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui penerapan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Alasannya, e-budgeting sendiri telah memiliki payung hukum yang jelas.

"(Mendagri) Mendukung e-budgeting, jelas sepakat dan Inpres (Instruksi Presiden) sudah ada," ujar Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenoek usai mengikuti rapat dengan jajaran Pemprov DKI di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Rabu (4/3/2015).

"Sudah tidak ada masalah e-budgeting kok," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) bersisikukuh agar APBD 2015 DKI menggunakan sistem e-budgeting agar tidak muncul lagi 'anggaran siluman' seperti sebelum-sebelumnya. Dikatakannya, dengan e-budgeting semua anggaran dapat terkunci atau ter-lock sehingga tidak bisa diotak-atik.

Ahok juga menyampaikan terima kasihnya karena pemerintah telah mendukung sistem e-budgeting. "Kami terimakasih Mendagri mendukung e-budgeting. Nanti Mendagri juga jadi mudah mengontrol. Siapapun nggak bisa masuk, langsung ditolak," kata mantan Walikota Blitar tersebut.

"Ini yang diminta presiden. Presiden nggak perlu hutang kalau kita bisa menganggarkan dengan tepat," pungkasnya.

(aws/vid)