Ini Solusi Jika Ahok dan DPRD Tak Berdamai Soal RAPBD DKI 2015

Jakarta - Hingga Maret ini Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta tahun 2015 tak kunjung disahkan. Musababnya adalah adanya kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyangkut 'dana siluman' dalam RAPBD.

Kemarin Tim Panitia Angket DPRD DKI menggelar rapat dengan Direktur Jenderal Keuangan Daerah. Hari ini giliran Mendagri Tjahjo Kumolo mengundang Gubernur Ahok dan jajarannya ke Kementerian Dalam Negeri.

Namun usai bertemu Mendagri, Ahok menegaskan kembali tekadnya untuk tidak berkompromi dengan DPRD. Sementara DPRD tetap melanjutkan hak angket untuk Ahok. Bila tak ada titik temu antara Gubernur Ahok dan DPRD, RAPBD pun terancam tak bisa disahkan.

Lalu apa solusinya?

Menurut Ahok, Kemendagri sudah punya konsep untuk menyelesaikan perbedaan RAPBD antara versi Pemerintah Provinsi Jakarta dengan DPRD.

"Kalau sampai terjadi perbedaan pun Mendagri akan putuskan, ini akan menggunakan Perda atau Pergub. Itu saja," kata Ahok kepada wartawan di kantor Kementerian Dalam Negeri, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Terkait polemik RAPBD DKI, Selasa malam kemarin Gubernur Ahok bertemu empat ahli hukum. Mereka adalah Zainal Arifin Muchtar, Refly Harun, Denny Indrayana, dan Saldi Isra. Pertemuan digelar di balai kota DKI, Jakarta.

Zainal Arifin yang juga memimpin Pusat Kajian Antikorupsi UGM mengaku dalam pertemuan itu Ahok menceritakan alasannya berani membuka kejanggalan dalam APBD DKI.

"Ya dia (Ahok) ceritain, ini bukan konsultasi ini ngobrol saja. Ahok cerita detailnya. Ahok mau fight, habis-habisan membongkar anggaran," urai Zainal.

(erd/nrl)