"ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) kita sedang minta teknologi untuk bisa memisahkan perusahaan seperti apa. Makanya orang ULP saya copot," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).
"Makanya Sony (Kepala ULP DKI I Dewa Gede Sony) saya lepas. Sejak kejadian 2014 sony baru saya lantik Oktober dan saya lepas 2 Januari 2015 karena dia Kepala BULP," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya lagi sisir lagi siapa stafnya yang terlibat main pengadaan barang UPS saya akan stafkan. Kalau sudah staf, saya akan lepas TKD-nya biar gaji aja," kata Ahok.
Selain itu akan dilakukan perbaikan sistem pengawasan terhadap perusahaan peserta lelang proyek DKI. Sebab Ahok tidak ingin kembali 'kecele' lagi.
"Sistemnya harus kita perbaiki. Ini sebetulnya bukan cuma soal sistem. Sistemnya sudah bagus mental orangnya juga harus diperbaiki. Makannya saya harap ini bisa dibongkar," terangnya.
"Masa kantor pakan ternak dan kantor fotokopi yang tender?" Tutup Ahok keheranan.
Salah satu perusahaan pemenang tender pengadaan UPS adalah CV Wisanggeni. Di daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014 diketahui CV Wisanggeni berhak menyuplai UPS senilai Rp 5.829.967.000 di SMAN 56.
Sementara di daftar Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, CV tersebut juga ditulis berhak menyediakan UPS di SMAN 5. Harganya sama: Rp 5.829.967.000. Namun dari daftar rekapitulasi maupun web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov DKI Jakarta, tidak ada alamat lengkap CV Wisanggeni.
Sebab itu, manajemen CV Wisanggeni yang berkantor di Magelang tak habis pikir karena nama CV mereka disebut-sebut. CV Wisanggane sendiri bergerak di bidang konsultan konstruksi dan tata ruang, bukan pengadaan barang. Jadi, tidak ada alasan pihaknya mengajukan proposal tender soal UPS.
(aws/fdn)