Dukung Hak Angket Ahok, DPP Hanura: Tapi Kami Tak Mendukung Pemakzulan

Jakarta - DPP Hanura mendukung penggunaan hak angket yang diajukan fraksinya di DPRD DKI. Namun DPP Hanura mewanti-wanti agar hak angket itu tak dilanjutkan jadi upaya pemakzulan.

"Kami tidak mendukung pemakzulan. Lain kalau Ahok memenuhi unsur-unsur korupsi, dilanjutkan untuk menindaklanjuti penyidikan," kata Ketua Bapilu DPP Hanura, Karna Brata Lesmana, di kantor DPP Hanura, Jl Tanjung Karang, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

‎Karna mengatakan, pihaknya mendukung Ahok membongkar kasus dana siluman itu. Sebab, jika hak angket dihentikan, maka kasus ini tidak akan terbuka dengan gamblang. Dengan begitu, maka masyarakat tidak akan mengetahui secara detail tentang kebenarannya.

‎"Ketum kami bilang jelas, mendukung pemberantasan korupsi. Ahok fenomena dan dibutuhkan Indonesia. Jangan bergeming dan bargaining. Kalau angket dihentikan, malah akan banyak kesimpangsiuran," ujarnya.

‎"Kami senang Ahok membongkar kasus ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi masyarakat Jakarta. Kalau mereka (DPRD) punya niat tidak baik, hak angket ini akan semakin membuka hal tersebut," sambungnya.

Ditambahkannya, DPP Hanura juga memerintahkan kepada DPW Hanura DKI Jakarta untuk mengikuti arahan untuk tidak memakzulkan Ahok. DPP akan menindak tegas anggota yang tidak patuh.

"Kebijakan ini belum pleno, tapi sudah didiskusikan. Kami sudah berikan warning pada anggota DPRD Fraksi Hanura supaya tidak bermain-main (ke pemakzulan), kami akan mengambil tindakan tegas jika ada anggota yang tidak mengikuti arahan ini," pungkasnya.

(idh/trq)