Kemendagri dan DPRD DKI Sepakat APBD Tak Boleh Tersandera Politik

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengadakan pertemuan tertutup dengan Tim Angket untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama dan Elite DPRD DKI. Kedua pihak menyepakati satu hal.

"Kami sepakat dengan Pak Inggar Joshua (Wakil Ketua Tim Angket) tadi, APBD tidak boleh tersandera politik," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek‎ di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).

Kemendagri akan menjadi wasit yang baik dalam menyelesaikan polemik APBD DKI antara pihak DPRD dengan Ahok. Ia berharap pelayanan publik harus tetap jalan. "Tidak boleh pelayanan publik terkendala dinamika politik," ujar Doni.

‎‎DPRD datang ke Kemendagri untuk menyampaikan pandangannya soal polemik APBD ini. Rencananya, Kamis (5/3) besok akan diadakan klarifikasi dalam proses evaluasi RAPBD. DPRD serta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI akan datang.

"‎Intinya, manakala ada harapan keinginan, keberatan, silakan disampaikan saat pembahasan dan mediasi klarifikasi evaluasi RAPBD tanggal 5 Maret besok yang akan kita fasilitasi," kata Doni.

(dnu/aan)