KPAI Sebut Polemik APBD DKI Berdampak Negatif terhadap Program Anak

Jakarta - APBD DKI 2015 berujung pada munculnya dua versi yakni DPRD dan Pemprov. Akibatnya, sejumlah kebijakan dan program Pemprov DKI yang ada dalam APBD itu belum bisa dijalankan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan dana untuk program Pemprov DKI kini tersendat penggunaannya. Dampaknya, program terkait kebutuhan anak-anak di Jakarta bisa terganggu.

"KPAI mengharapkan kedua pihak (DPRD dan Gubernur DKI Basuki T Purnama) segera menyelesaikan ini sesuai fungsinya masing-masing. Karena ini berdampak negatif kepada anak," kata Komisioner KPAI Susanto di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).

Susanto menyebutkan, dampak negatif itu bisa melingkupi hak-hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Sehingga ia mendorong adanya itikad baik dari Ahok dan DPRD agar masalah APBD ini tak berkepanjangan.

"Berdampak negatif kepada anak terkait hak pendidikan, terkait kesehatan dan hak sosial. Tentu akan berpengaruh karena APBD itu pengaruhnya substantif terhadap masyarakat, khususnya anak-anak," ujar Susanto.

"Hemat kami, semua lebih baik mending cooling down, memikirkan apa yang terbaik untuk anak Indonesia," tambahnya.

Sementara terkait pengadaan UPS dan alat fitness di sekolah, KPAI akan meninjaunya lebih dulu. Peninjauan itu untuk mengetahui manfaat alat-alat tersebut terhadap hak pendidikan anak.

"Ya itu kan sedang dalam proses diselidiki teman-teman KPK. Yang pasti terkait UPS dan lainnya itu berapa jauh impact-nya, manfaatnya, untuk anak, kita kaji dulu ya. Ini khawatirnya melebar, ini kan sedang konflik dua-duanya. Kami mengkaji dulu," tutup Susanto.

(vid/fdn)