Selain UPS, SMKN 27 Dapat Finger Print dan E-Learning dari Sudin Pendidikan Jakpus

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama membeberkan adanya anggaran siluman dalam APBD 2014 yang ditujukan untuk pengadaan UPS dengan harga miliaran. Salah satu sekolah yang menerima yakni SMKN 27 Jakarta Pusat.

UPS ini menjadi salah satu item dalam daftar penawaran pengadaan alat dari Sudin Pendidikan Jakarta Pusat pada SMKN 27. UPS ini masuk dalam APBD DKI 2014 dengan harga Rp 5,832 miliar. Ternyata tak hanya UPS yang ditawarkan oleh Sudin Pendidikan Jakarta Pusat.

"Selain UPS, kita ditawari alat finger print dan alat untuk e-learning untuk siswa," kata Waki Kepala SMKN 27 Bidang Sarana dan Prasarana Siti Habibah kepada detikcom di kantornya, Jalan Dr Soetomo, Pasar Baru, Jakpus, Selasa (3/3/20/2015).

Ditemani Kepala SMKN 27 Sri Nurhayati, Habibah mengajak detikcom berkeliling sekolah SMK bidang pariwisata itu. Alat finger print yang diadakan oleh Sudin Pendidikan Jakpus memang sudah dipasang.

Jumlahnya sekitar 25 unit yang dipasang di depan ruang kelas SMKN 27 dan 2 di lobi sekolah untuk kebutuhan abses siswa. Absensi siswa akan direkap dengan sistem komputerisasi.

Selain itu, juga ada 4 alat e-learning yang diberikan Sudin Pendidikan Jakarta Pusat. Untuk e-learning ini ada beberapa barang seperti laptop Axio, tablet, proyektor dan beberapa barang lainnya. Alat-alat ini baru datang pada Desember tahun lalu.

Baik finger print maupun e-learning ini belum bisa digunakan karena masih menunggu pelatihan penggunaan dari Sudin Pendidikan Jakpus.

"Masih belum dioperasikan kare‎na harus ada pelatihannya dulu dan diinstal," kata Habibah.

Baik Habibah maupun Sri mengaku lupa berapa anggaran kedua alat itu. Sri mengatakan, jumlah anggaran yang dikeluarkan baru bisa dilihat oleh pihak sekolah saat menerima barang tersebut di sekolah. Setidaknya begitulah pengakuan Sri saat menerima paket UPS.

"UPS itu saya dapat nominalnya sekitar Rp 5,832 miliar pas terima alatnya," ucapnya.

Penawaran itu menurut Sri memang biasa dilakukan Suku Dinas pada sekolah-sekolah di Jakarta. Biasanya dari pihak sekolah juga mengajukan keperluan yang mereka butuhkan agar dianggarkan dalam APBD.

Tetapi tahun ini berbeda. Sri mengaku pihak sekolahnya belum menerima daftar penawaran alat oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Namun, ia sudah mengajukan daftar pengadaan yang menurut mereka penting untuk sekolah.

"Tahun ini (APBD 2015) kami justru belum ditawari sama sekali," ujar Sri yang dibenarkan Habibah dengan anggukan kepala.

Perjalanan APBD DKI tahun 2015 kini sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Nantinya jika anggaran itu disetujui, barulah proses tender pengadaan barang atau pembelian melalui e-catalog dilakukan.




(bil/fdn)