DPRD DKI Anggarkan Dana Cleaning Service untuk Rumah Susun Ini Rp 3 Miliar

Dana Siluman APBD

DPRD DKI Anggarkan Dana Cleaning Service untuk Rumah Susun Ini Rp 3 Miliar

- detikNews
Selasa, 03 Mar 2015 16:41 WIB
DPRD DKI Anggarkan Dana Cleaning Service untuk Rumah Susun Ini Rp 3 Miliar
Gubernur Ahok membeberkan dana siluman di RABPD DKI
Jakarta - Selain untuk Dinas Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengisi anggaran untuk sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Antara lain DPRD juga membuat anggaran untuk Dinas Perumahan.

Salah satu yang dianggarkan oleh DPRD adalah dana untuk jasa pembersihan atau cleaning service di sejumlah rumah susun di Jakarta. DPRD misalnya menganggarkan dana sebesar Rp 3.065.040.000 untuk jasa cleaing service di Rumah Susun Marunda di Jakarta Utara.

DPRD juga menganggarkan dana sebesar Rp 2.012.472.000 untuk jasa cleaning service Rumah Susun Penjaringan di Jakarta Utara. Dana yang lebih kecil dianggarkan untuk jasa cleaning service di Rumah Susun Sukapura yakni Rp 118.800.000. Sementara dana untuk jasa cleaning service untuk Ruma Susun Kapuk Muara dianggarkan oleh DPRD sebesar Rp 831.600.000.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain jasa cleaning service, DPRD juga menganggarkan dana untuk pembinaan dan pelayanan penghuni rumah susun. DPRD misalnya menganggarkan dana sebesar Rp 2 miliar untuk pembinaan penghuni rumah susun wilayah I Jakarta Utara.

Anggaran yang sama yakni Rp 2 miliar juga akan dialokasikan untuk pelayanan penghuni rumah susun wilayah I Jakarta Utara.

Masalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta mencuat lantara ada dua versi, yakni versi Pemprov dan DPRD. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding ada dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam RAPBD versi DPRD.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun bertekad membereskan soal dana siluman di APBD DKI. Bahkan dia memiliki visi besar soal bersih-bersih mafia anggaran di Indonesia, yang dimulainya dari APBD DKI.

"Saya rasa ini bukan masalah Ahoknya atau angketnya. Ini bukan persoalan saya, ini persoalan membangun sistem yang transparan soal APBD. Mungkin ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Mungkin ini juga terjadi di APBN," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).



(erd/nrl)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini