Dia justru berterimakasih dengan sistem tersebut karena dapat memperlihatkan kepada warga DKI bahwa selama ini APBD sekarang disisipi 'dana siluman'. Ahok pun berharap dengan e-budgeting dana-dana selipan itu bisa terkunci.
"Saya senang sekali 2015 ini dengan e-budgeting akhirnya membuktikan seluruh warga DKI ada dua APBD yang selalu saya ketipu karena saya nggak bisa kontrol itu," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia hanya minta perbaikan Rp 2-3 miliar tidak dikasih, UPS dia nggak minta tiba-tiba datang lah ini artinya apa, ada yang siluman kan. Tidak ada permintaan datang. Bukti siluman tiba-tiba masukin ke dalam sistem," lanjutnya.
"Sekarang kita pikir begini, sekolah di DKI 46 persen hancur bocor. Kenapa Anda beli UPS," tutup Ahok.
Berdasarkan dokumen RAPBD Pembahasan Komisi E versi DPRD yang diperoleh, Senin (2/3), dari Rp 12,1 triliun itu sebesar Rp 126 miliar dialokasikan untuk UPS di sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Jakarta Selatan. Tertulis ada 26 sekolah yang diajukan Sudin Pendidikan Jakarta Selatan untuk menerima UPS.
Sekolah-sekolah itu antara lain SMP Negeri 37, SMP Negeri 41, SMP Negeri 115, SMP Negeri 124, SMP Negeri 15, SMP Negeri 154, SMP Negeri 155, SMP Negeri 163, SMP Negeri 182, SMP Negeri 19, SMP Negeri 212, SMP Negeri 218, SMP Negeri 227, SMP Negeri 238, SMP Negeri 240, SMP Negeri 247, SMP Negeri 250, SMP Negeri 296, SMP Negeri 247, SMP Negeri 250, SMP Negeri 296, SMP Negeri 33, SMP Negeri 145 dan SMP Negeri 265.
Masing-masing sekolah dialokasikan sebesar Rp 6 miliar. Dengan begitu jumlah pengadaan UPS dalam RAPBD 2015 hasil pembahasan Komisi E versi DPRD adalah Rp 126 miliar.
(aws/aan)











































