"Sekarang dia ngomong lagi ada dana siluman Rp 12,1 triliun, itu yang mana? Yang sudah disahkan bersama dia atau ada yang namanya uang dari langit?" kata Lulung kepada detikcom di kantornya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
Maksud pernyataan Lulung itu adalah agar Ahok dan eksekutif lainnya objektif dalam menyikapi APBD 2015. Baginya, Ahok terlalu keras pada pendiriannya yang bisa menyebabkan blunder.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penggunaan e-budgeting dalam penyusunan APBD 2015 diapresiasi oleh Lulung. Namun, ia menyatakan, e-budgeting bukan produk hukum, sementara pembahasan APBD antara eksekutif dengan legislatif sudah diatur dalam UU.
"Sudah disampaikan e-budgeting bukan produk hukum tapi kita apresiasi. Cuma jangan mengabaikan persoalan hukumnya, nanti nabrak. Lah ini buktinya, pembahasan dari pada anggaran belanja yang sudah ditetapkan pada tanggal 27 Januari," ucap Lulung.
Kemudian Lulung menyinggung sikap fraksi NasDem yang mundur dari angket DPRD terhadap Ahok. Menurutnya, sikap fraksi itu karena Ahok meminta para pimpinan pusat seluruh partai untuk meminta fraksi-fraksi di Kebon Sirih mundur dari angket.
"Sekarang kan Ahok ini sangat kepedean. Panik dia, sekarang roadshow dia ketika teman-teman buat angket. Sok berani nih, padahal dia tutupi kesalahannya. Minta tolong supaya parpol di DKI cabut dari persoalan angket," ujar Lulung.
"Bukti NasDem ini sekarang, tapi secara individu dia (NasDem DKI) tetap ikut. Anggota dewan kan punya hak, fraksi itu bukan kelengkapan dewan jadi tidak ada persoalan hukum itu di dalamnya. Jadi teman-teman NasDem juga bebas," tambahnya.
(vid/fjr)