Tipikal Dana Siluman APBD DKI Mirip Kasus Hambalang

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah melaporkan ke KPK terkait adanya dana siluman Rp 12 triliun lebih di RAPBN DKI tahun 2015. Ketua Badan Pekerja ICW Ade Irawan melihat ada kesamaan antara cara kerja 'Begal APBD' dengan kasus yang pernah ditangani KPK seperti Hambalang dan beberapa kasus lain.

"Ya tipenya, paling tidak timingnya sama. Ini kan polanya dimulai dari proses perencanaan, dugaan-dugaan manipulasi uang kan dimulai dari perencanaan. Jadi kalau melihat, timing dan pola-polanya sama," kata Ade Irawan, Senin (2/3/2015).

Untuk diketahui, kasus Hambalang memang permainan anggarannya sudah dimulai sejak perencanaan di DPR. ‎ Bahkan, saat masuk ke Banggar dan Komisi X, anggaran proyek Hambalang mengelembung dengan jumlah berkali-kali lipat dari anggaran awal yang diusulkan.

"Ya mulai dari perencanaan, walaupun juga pasti melibatkan birokrasi, karena juga yang eksekusi anggaran itu birokrasi," jelas Ade.

Oleh karena itu, Ahok juga disarankan untuk mengecek kinerja para bawahannya. ‎"Lalu kami sarankan juga Ahok, harus mengecek birokrasinya, karena sekali lagi usulan itu tidak mungkin akan jalan kalau tidak ada keterlibatan birokrasi‎," imbuhnya.

Selain itu, langkah Ahok melaporkan dugaan adanya 'Begal APBD' ke KPK dianggap sudah tepat. Ini juga sebagai warning bagi siapa pun di jajaran birokrasi maupun legislatif untuk tidak bermain-main dengan anggaran.

"Seharusnya apa yang dilakukan Ahok harus diapresiasi. Dia tidak mau lagi kompromi dengan DPRD, karena ini langkah bagus, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Yang kecenderungannya banyak yang kompromi dengan DPRD-nya. Banyak usulan-usulan dari DPRD yang banyak diakomodir pimpinan atau kepala daerahnya‎," tutur Ade.

(kha/mok)