Soal Hak Angket Ahok, PDIP Akan Panggil Fraksinya di DPRD DKI

Jakarta - PDIP menjadi salah satu fraksi di DPRD DKI yang mendukung munculnya hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Namun, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menegaskan kalau persoalan ini awalnya dianggap masih sebatas dinamika politik lokal.

"Mengenai hak angket DPRD DKI Jakarta di mana PDIP menjadi salah satu yang menandatangani, saya jelaskan bahwa dinamika tersebut masih sebatas dinamika politik lokal DKI Jakarta," kata Basarah usai diskusi 'Sosialisasi 4 Pilar MPR RI' di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Namun, seiring proses perkembangan kasus ini, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP perlu meminta penjelasan langsung kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI PDIP. Pasalnya, dengan status Ibu Kota Negara, Jakarta menjadi hajat hidup kepentingan masyarakat luas.

Basarah mengatakan kalau DPD PDIP DKI termasuk fraksi di DPRD belum berkoordinasi dengan DPP PDIP terkait hak angket ini. Padahal, masalah Jakarta adalah masalah Ibu Kota Negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak karena DKI adalah ibukota negara, tidak boleh terjadi instabilitas politik. Ini menyangkut hajat hidup kita bersama dan sebagai gerbang hubungan internasional, maka DPP PDIP akan memanggil DPD PDIP Jakarta dan fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta untuk meminta laporan dan klarifikasi," sebut Anggota Komisi III DPR itu.

Lanjutnya, setelah meminta klarifikasi terhadap DPD DKI serta fraksi di DPRD maka DPP baru akan menentukan sikap.
Tapi, dia mengingatkan kalau sejauh ini sikap DPP PDIP masih mendukung Ahok memimpin DKI Jakarta.

"Setelah kita dengar laporan kita akan tentukan sikap dan berikan instruksi.
Sebagai catatan resmi sampai detik ini sikap DPP PDIP masih mendukung kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta," tuturnya.

Basarah pun punya saran terhadap Ahok serta DPRD agar bisa menjadi mitra yang bisa saling bekerjsama. Misalnya, Ahok agar membentuk pemerintahan bersih dengan menyesuaikan aturan di Undang-Undang.

"Saya menghimbau untuk membentuk clean government, Ahok kita imbau untuk main sesuai dengan aturan Peraturan Perundang-undangan. Jadi, menyelesaikan masalah tanpa menghasilkan masalah baru," tutur Ketua Fraksi PDIP di MPR itu.

Lantas, saran untuk DPRD DKI harus punya jiwa pengawasan yang lebih memprioritaskan kepentingan rakyat. Hal ini untuk mewujudkan kinerja DPRD DKI yang transparan.

"Fraksi DPRD DKI Jakarta kita imbau dalam menjalankan fungsinya legislatif, pengawasan dan anggaran berdasar kepentingan rakyat banyak dan komitmen dalam menciptakan DPRD DKI Jakarta yang bersih transparan dan akuntabel," sebutnya.

(hat/dnu)