"Yang jelas apakah Ahok atau DPRD yang bohong? Kan ini ada dua (APBD). Pertama DPRD ada yang tidak dibahas, tapi diajukan, dan menurut Ahok itu penyelundupan sehingga ada dana siluman," kata Desmond mengawali pembicaraan soal perseteruan DPRD versus Ahok saat berbincang, Senin (2/3/2015).
Desmond mengatakan, sebenarnya tak masalah DPRD mengajukan hak angket, namun harus dipastikan bahwa hak itu digunakan sebagaimana mestinya, dengan alasan yang kuat. Jika tidak, apalagi hingga ada yang mencabut dukungan terhadap hak angket, maka patut dipertanyakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Desmon juga siap memberikan sanksi terhadap anggota Fraksi Gerindra DKI jika terbukti bermain dalam dana siluman. "Kita juga siap kasih sanksi anggota kita yang bermain-main di sini. Kalau mencabut kan bukan jalan keluar, tapi ada ketakutan apa. Ada apa ini dengan Gerindra? Jangan sampai nanti dicabut, dipikirkan ada apa Gerindra mencabut?" ulas aktivis '98 ini.
Lantas, apakah DPP Gerindra menginstruksikan Fraksi Gerindra DPRD DKI agar mencabut hak angket Ahok? Dia enggan berspekulasi ditanya soal ini.
"Kita belum ada laporan dari DPD DKI ya. Dalam artinya perkembangan kita, kalau memang Ahok ada pelanggaran, ya lakukan saja. Kan itu sesuai statement Ahok ya tentang ada korupsi sekian triliun rupiah," ujarnya.
(trq/nrl)











































