DPP Partai NasDem menginstruksikan fraksinya di DPRD DKI agar mencabut penggunaan hak angketnya terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sebelumnya, NasDem merupakan salah satu dari seluruh fraksi yang sepakat mengajukan hak angket terhadap Ahok.
Lantas, bagaimana dengan DPP PPP kubu Djan Faridz apakah menginstruksikan H. Lulung dan kawan-kawan agar mencabut hak angket?
"Belum ada instruksi. Kalau saya sih mengimbau kepada teman-teman coba dikaji mendalam tentang hal-hal yang terkait dengan Ahok. Menurut saya hak angket itu gak terlalu masalah," kata Sekjen Ahmad Dimyati Natakusuma saat dihubungi detikcom, Senin (2/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berharap kepada teman-teman agar Ahok dibantu menyelesaikan Jakarta lebih maju, Jakarta lebih baik. Artinya mengantar Ahok sampai selesai sampai 2017. Kalau ada yang keliru ya diingatkan, ditegur dinasehatin. Saya juga minta sama Ahok koordinasilah sama DPRD," sebut mantan Wakil Ketua MPR itu
Disinggung apakah DPP mendukung sikap fraksi di DPRD, Dimyati memberikan sindiran. Menurutnya, hak angket memang merupakan hak pribadi anggota dewan. Namun, hal ini mesti menyesuaikan kondisi yang ada.
"Hak angket itu hak setiap anggota dewan. Sah-sah saja. Kami mendukung tapi kami meminta agar tetap mengantar Ahok selesai sampai masa tugasnya. Jangan ditumbangkan di tengah jalan, enggak baik itu dalam era demokrasi. Kayak Pak Jokowi ini kita antar sampai selesai lah," katanya.
Dia pun mencontohkan kasus internal PPP. Sejak Ketua Umum Surya Dharma Ali digulingkan munculah dua kubu yang berseteru. Kejadian ini tidak bisa disamakan atau terjadi oleh Ahok.
"Jangan menggulingkan seperti kasus PPP, itu tidak enak rasanya. Kita antarkan sampai selesai. Saya berharap teman-teman di DPRD dan teman-teman lain seperti itu," sebutnya.
Lanjutnya, Dimyati meminta kepada sejumlah pihak yang minat jadi Gubernur menggantikan Ahok harus bisa melakukan kompetisi yang sehat.
"Ya, jadi Pilkada 2017 itu diadakan kompetisi yang lebih sehat. Jangan seolah-olah ada oknum yang mau ganti Ahok. Jangan itu, tujuannya terus apa mau menjadi Gubernur, harus diwaspadai," katanya.
(hat/dnu)