Bongkar Manipulasi Anggaran, Dukungan Publik Jadi Kekuatan Ahok

- detikNews
Senin, 02 Mar 2015 08:38 WIB
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjuang keras membongkar dugaan penyimpangan anggaran pengadaan perangkat penyedia daya listrik (uninterruptible power supply/UPS). Dukungan publik yang besar dianggap bisa menjadi kekuatan Ahok di tengah tekanan politik melalui angket DPRD DKI.

"Dukungan publik yang luas terhadap Ahok jadi kekuatan tersendiri bagi Ahok. Apalagi di tengah rendahnya kepercayaan publik kepada partai," ujar Arya Fernandes, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin (2/3/2015).

Apalagi Ahok sudah melaporkan dugaan penyimpangan anggaran UPS pada tahun 2014 termasuk dana siluman di APBD DKI ke KPK pada Jumat (27/2) lalu. Bila KPK menindaklanjuti dengan temuan awal adanya indikasi tindak pidana korupsi, maka DPRD DKI akan mendapat sorotan negatif.

"Bila nanti temuan KPK menunjukkan ada permainan dalam pembahasan RAPBD tentu akan menampar keras wajah parlemen DKI," imbuhnya.

Memang diakui Arya, tidak adanya dukungan politik di DPRD membuat Ahok kesulitan menghadapi angket yang digulirkan politikus Kebon Sirih. Tapi lagi-lagi Ahok harus tetap berjalan lurus, membongkar dugaan kongkalikong anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Saya kira hubungan Ahok vs DPRD memasuki episode baru, bulat lonjongnya hubungan mereka akan ditentukan oleh hasil angket dan tindak lanjut dari laporan Ahok ke KPK," sambung dia

Dukungan publik kepada Ahok ditunjukkan dalam aksi pada car free day Minggu (1/3). Ada sejumlah aksi gerakan dukungan terhadap Ahok yang bisa dilihat di seputaran Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

‎Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD".

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang melakukan audit investigatif terhadap pengadaan UPS pada tahun anggaran 2014. BPKP menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan yang bisa merugikan keuangan negara.

"Untuk UPS 2014, kami sedang melakukan audit investigatif," tegas Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (1/3).

Tim BPKP lanjut Bonny masih mengumpulkan data termasuk dokumen terkait kontrak. "Juga permintaan keterangan pihak terkait," sambungnya menolak merinci pihak yang dimaksud.

(mpr/rni)