Pemerintah Diminta Perkuat Data

Jakarta - Koordinator Komisi Darurat Kemanusiaan Teten Masduki mengatakan, pemerintah harus memiliki data baseline yang lengkap untuk menghindari penyelewengan dana bantuan rekonstruksi Aceh. Untuk menghindari penyelewengan, Teten yang juga Koordinator ICW menegaskan, agar proses perencanaan dan penanganan bantuan rekontruksi Aceh harus terbuka untuk publik.Ironisnya, hingga saat ini tidak ada satu lembaga pun, baik pemerintah maupun LSM yang konsern terhadap hal ini."Kita bisa membayangkan dana rekonstruksi Aceh yang dikeluarkan dari APBN kemudian akan dilaksanakan oleh para NGO (LSM) itu tidak ada lembaga yang bertugas sebagai pengawas. Pemerintah hanya menjadi fasilitator saja dalam hal ini," kata Teten dalam Diskusi Kamisan Radio 68H di Hotel Sahid, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, Kamis, (3/2/2005).Sementara itu, di tempat yang sama, staf ahli Menpera Memet Irawan mengatakan, dalam penanganan rekonstruksi Aceh, pihaknya akan menggunakan tanah negara untuk membangun kampung baru guna menampung korban tsunami di Aceh.Menurutnya, diperkirakan akan dibangun sekitar 1.000 kampung dengan estimasi sebesar 125 ribu rumah.Saat ini, lanjut dia, tahapan yang sedang dijalankan masih berbentuk emergency rehabilitasi yang berlangsung selama kurang lebih 3-6 bulan. Setelah tahapan ini selesai baru pemerintah akan masuk ke tahap rekonstruksi. (umi/)