Komisi Pendidikan DPRD: Mungkin Saja Kami yang Usul Dana UPS 'Siluman'

Jakarta - Munculnya dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta tahun 2015 mendapat sorotan. Anggaran sebesar Rp 12,1 triliun salah satunya diperuntukkan untuk pembelian Uninterrupted Power Supply (UPS) siluman yang bernilai miliaran rupiah. Siapa yang mengusulkan anggaran fantastis itu?‎

"Usulan mungkin saja dari DPRD. Tapi kalau dirasa nggak perlu ya jangan dilelang. Kan ada ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa). Ada E-Katalog, masa bisa lolos?" kata Sekretaris Komisi Pendidikan DPRD DKI Fahmi Zulfikar di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).
‎
Fahmi yang juga inisiator penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ini menyatakan DPRD bisa saja mengusulkan anggaran lewat rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Padahal selama ini dipahami yang mengusulkan anggaran adalah pihak eksekutif termasuk SKPD terkait. Bagaimana bisa DPRD mengusulkan anggaran?

"‎Ketika kita pandang bisa (menyampaikan pandangan soal anggaran), kan juga ada penyampaian pokok-pokok pikiran. Itu diatur dalam UU MD3 juga. Misalnya kenapa yang sekian triliun ini tidak anda belikan ini atau itu. Menurut pandangan kami mungkin lebih bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya jangan dilelang," tutur Fahmi.

Fahmi juga menyandarkan alasannya pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara‎. Dalam Pasal 20 Ayat 5 UU itu, APBD yang telah disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
‎
‎"Kewenangan anggota DPRD bukan hanya menyangkut program, tetapi juga kegiatan, dan jenis belanja. Tercermin dalam UU itu juga. Kan sudah jelas itu. Kalau kita tafsirkan, Undang-undang memang mengatakan demikian," ujarnya.
‎
‎Apakah Fahmi juga ikut mengusulkan anggaran UPS itu? "Nanti saya ingat-ingat dulu. Nanti hak angket menanyakan anggota DPRD juga, termasuk Komisi-komisi yang disinggung-singgung ini," jawabnya santai.‎
‎
‎Politisi Partai Hanura ini lantas mencontohkan bahwa pada 2015, ada anggara Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp 3 triliun. Dalam raker dengan SKPD terkait, dinyatakan ada 600 ribu orang yang berhak menerima KJP, per orang siswa mendapat bantuan Rp 2,7 juta, total sebesar Rp 1,6 triliun.

"‎Lantas Rp 1,4 triliun (sisanya dari Rp 3 triliun) mau diapain, Pak? Kan sayang itu duit. Tapi keukeuh nggak mau coba, Untuk apa? Jangan jangan Gubernurnya nggak tahu. Kenapa nggak digunakan untuk kepentingan lain?" ujar Fahmi.

Dia juga mencontohkan soal anggaran alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah yang setiap tahun meminta dana ratusan miliar. Dia melihat dana itu bisa digunakan untuk pembangunan kamar baru supaya pasien Kartu Jakarta Sehat bisa lebih terakomodasi.
‎
‎"Masa nggak boleh dibahas yang begitu-begitu (dalam rapat kerja)? Itu contoh," kata dia menggambarkan masuknya usulan anggaran dari DPRD ke APBD.
‎
‎

(dnu/erd)