Dipimpin politikus PDIP Jhonny Simanjuntak yang menjadi ketua panitia hak angket, DPRD mulai menyelidiki soal tudingan adanya dana siluman di APBD DKI 2015. Pengajuan hak angket ini merupakan serangan untuk Ahok, sebab digunakan untuk menyelidiki kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Simpelnya, DPRD menuding balik ada oknum di Pemprov DKI yang bermain dengan APBD DKI.
Hak angket DPRD sudah diajukan secara sah melalui rapat paripurna yang digelar Kamis (26/2) kemarin. 106 Anggota dari 10 parpol yang ada di DPRD DKI secara bulat menyetujui penandatanganan hak angket untuk Ahok. "Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan eksekutif, utnuk mencari titik simpul. Hak angket sudah ditandatangani oleh 106 anggota DPRD," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam sidang paripurna di DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menghadapi serangan dari 106 anggota DPRD DKI, Ahok tak gentar. Sejumlah jurus dia siapkan. Salah satunya meminta pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Ahok berharap mendapat solusi dari Mendagri. Waktu pertemuan dengan Tjahjo masih dicari.
Tak berhenti sampai di situ, Ahok juga menemui Presiden Jokowi. Kepada mantan rekan duetnya di DKI itu, Ahok menceritakan soal perseteruannya dengan DPRD DKI. "Dari dulu juga Gue dibeking presiden," kata Ahok usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini.
Ahok sadar ada risiko besar menunggu dirinya di ujung perseteruannya dengan DPRD DKI. Tanpa parpol pendukung, Ahok bisa dimakzulkan tanpa perlawanan. Namun dia siap menghadapi risiko itu, demi tranparansi sistem penganggaran di DKI.
Perseteruan dengan Ahok juga menyimpan risiko untuk para politikus DPRD DKI. Jika Ahok bisa membuktikan dana siluman di APBD merupakan susupan dari DPRD, maka bukan tidak mungkin parlemen ibu kota itu diobrak-abrik KPK atau Kejagung. Apalagi Ahok pernah menyatakan niatnya untuk melapor ke penegak hukum.
Patut disimak siapa yang akan tumbang di ujung cerita dana siluman ini, Ahok atau DPRD DKI?
(tor/nrl)











































