"Masa saya ngerti satu-satu item, kan kita bukan orang teknis," kata Wakil Ketua Komisi E Ashraf Ali kepada detikcom, Jumat (27/2/2015).
Politisi Partai Golkar ini menyatakan ada ribuan item yang masuk draft APBD. Dan DPRD hanya menerima saja draft yang disodorkan oleh dinas terkait yang menjadi mitranya, yakni Dinas Pendidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, dalam pembahasan anggota dewan tak bertindak membahas secara teknis. Lalu apakah tak ditanya saat pembahasan terkait harga UPS yang tak masuk akal itu?
"Kalau soal harga, kita bukan pedagang. Kita ini dewan. Yang teknis itu kan eksekutif. Sejauh itu untuk meningkatkan kemampuna murid dan guru ya kita dukung," ujar Ashraf.
Ahok dan juga Kepala Dinas Pendidikan DKI sudah membantah adanya anggaran untuk UPS. Di dalam APBD yang e-budgeting tak ada anggaran UPS itu. Namun, justru di anggaran yang dipegang DPRD DKI tertera pengadaan UPS.
(dnu/ndr)