Pemerintah Diminta Transparan Kelola Bantuan Pangan Aceh

Jakarta - Forum Bersama Anggota DPR dan DPD asal Aceh menilai pemerintah belum transparan mengelola bantuan pangan untuk pengungsi. Pasalnya, bantuan pangan belum memenuhi standar hidup sehat."Pengungsi pada umumnya hanya diberi mie instan, telor, beras dan ikan asin. Padahal, banyak bantuan makanan yang lebih bagus seperti roti tidak ada yang sampai," kata Ahmad Farhan Hamid anggota DPR dari F-PAN dalam jumpa pers di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2005). Selain itu, menurutnya, kebutuhan makanan untuk balita juga sangat minim. "Kami minta pemerintah secara transparan mengelola barang bantuan dan tidak menunda lagi pendistribusiannya yang saat ini disinyalir menumpuk di gudang penyimpangan," ungkap Farhan.Forum yang beranggotakan 17 orang ini meminta pemerintah menampung aspirasi pengungsi dalam rangka pendirian barak relokasi korban tsunami di Aceh."Banyak pengungsi yang tidak sependapat dengan lokasi barak. Kalau sampai terjadi ketidaksesuaian justru akan memalukan wajah Indonesia," tandasnya.Forum juga meminta pemerintah memberikan jaminan hak-hak keperdataan korban tsunami seperti catatan sipil, tanah perbankan dan lain-lain. "Karena saat ini ada indikasi adanya mafia-mafia yang ingin mencaplok tanah dan ini menimbulkan keresahan. Untuk itu, perlu adanya antisipasi secara transparan," paparnya.Selanjutnya, forum meminta aparat TNI/Polri tidak melakukan aksi penjarahan. "Kami mendapat laporan ada oknum aparat yang terlibat dalam aksi ini. Tetapi yang jelas, kami sangat mendukung sikap tegas untuk menindak penjarah yang mengambil barang masyarakat," demikian Farhan. (aan/)