Ongen Sangaji Jadi Ketua Panitia Hak Angket terhadap Ahok

Jakarta -

Ketua Fraksi Partai Hanura di DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji menjadi pemimpin penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Penggunaan hak angket sudah disepakati lewat rapat paripurna DPRD DKI beberapa saat lalu.

"Ketua Panitia Hak Angket adalah Pak Ongen Sangaji," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di Kantor DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

Ketua Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak, ditanyai terpisah di lokasi yang sama, menyatakan Wakil Ketua Panitia Hak Angket dijabat oleh Inggard Joshua dari Fraksi Partai NasDem.

"Itu hasil kesepakatan bersama dalam rapat gabungan pimpinan," kata ‎Jhonny.

DPRD melancarkan hak angketnya kepada Ahok karena ingin menyelidiki APBD 2015 plus menyoroti soal pelanggaran etika yang dilakukan Ahok selaku Gubernur DKI. Soal APBD, menurut Jhonny, yang dibawa Ahok ke Kementerian Dalam Negeri adalah APBD yang belum jadi.

APBD yang sudah disahkan lewat rapat paripurna malah tidak dibawa ke Kemendagri, yaitu yang memuat dana Rp 12,1 triliun. Dana ini disebut Ahok sebagai 'dana siluman'.

"‎(APBD yang memuat 'dana siluman') Itu sudah dibahas di paripurna, dia aja yang 'curigation'.‎ Padahal dia nggak boleh coret APBD yang sudah disahkan.‎ Dia nggak punya kewenangan ngutak-atik. Sebenarnya ada satu kartu truff yang bisa diambil Ahok (bila tidak setuju 'dana siluman'), yaitu dana itu tidak dilaksanakan dan akhirnya anggaran itu menjadi dana yang tak terserap (tapi Ahok menurut Jhonny tak mengambil kartu truff ini)," tutur Jhonny.

Rencananya, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung, panitia hak angket akan‎ bekerja kurang dari dua bulan.

Sebelumnya, Ahok sendiri mengungkapkan bahwa anggaran siluman‎ Rp 12,1 triliun itu muncul begitu saja setelah sidang paripurna pengesahan APBD pada 27 Januari yang lalu. Ini dinyatakan Ahok karena DPRD tak memasukkan anggaran apapun saat sebelum paripurna.

"Sebelum paripurna itu mereka nggak masukin apapun. Makanya saya heran kan masa paripurna nggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Waktu dalam rapat ada nggak ketua menyerahkan berkas? Nggak ada," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2) malam.

(dnu/ndr)