Klaim Pembicaraan dengan Jokowi, Abbott Lakukan Politik Adu Domba

Jakarta - Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott mengklaim pembicarannya dengan Presidan Jokowi kepada publik Australia. Hal ini dinilai sebagai langkah politik Abbott mengadu domba Jokowi dengan rakyat Indonesia.

"PM Tony Abbott telah melakukan politik adu domba antara Presiden dengan rakyat Indonesia," kata pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana kepada detikcom, Kamis (26/2/2015).

Dalam pernyataan di depan media Australia, Abbott menyampaikan dalam percakapan itu Presiden Jokowi menyatakan 'secara hati-hati mempertimbangkan posisi Indonesia'. Hal ini terkait rencana eksekusi mati gembong narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

"Apa yang dilakukan oleh Tony Abbott patut disayangkan. Ini mengingat akan muncul kegaduhan di Indonesia," ujar guru besar Universitas Indonesia (UI) itu.

Publik di Indonesia bisa marah kepada Presiden Jokowi seolah Presiden hendak mengubah keputusannya untuk melaksanakan hukuman mati. Padahal publik Indonesia telah mendukung sikap Presiden untuk melaksanakan hukuman mati karena Indonesia sedang menghadapi darurat narkoba.

Publik juga mendukung karena Pemerintah Australia dan Brazil dalam menjalankan kewajibannya melindungi warganya, terkesan melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.

"Dengan demikian bila Abbott membuat pernyataan yang seolah-olah Presiden akan mengubah pikirannya maka ini berarti ia akan membuat Presiden Jokowi berhadap-hadapan dengan publik Indonesia," papar Hikmahanto.

Abbott menyatakan kepada publik Australia jika Jokowi menyatakan 'benar-benar memahami posisi kami dan saya pikir dia akan berhati-hati dan mempertimbangkan posisi Indonesia. Tanda positif bahwa terjadi percakapan (antar kedua negara). Ini tanda kedalaman persahabatan antara Australia dan Indonesia. Saya tidak ingin melambungkan harapan yang mungkin berubah dan pupus'.

"Bila ini secara sengaja didesain tentu merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh PM Tony Abbott untuk menyelamatkan nyawa 2 warganya," pungkas Hikmahanto.


(asp/try)