KBRI Minta Bantuan Malaysia Tertibkan Calo Pengurusan SPLP

Jakarta - KBRI meminta bantuan polisi Malaysia untuk menertibkan calo pengurusan Surat Perintah Laksana Perjalanan (SPLP) tenaga kerja Indonesia (TKI). Pengurusan surat itu sebenarnya gratis tapi ditangan calo pengurusan SPLP dikenai biaya hingga 60 ringgit.Demikian disampaikan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) I Gusti Made Arka saat ditemui detikcom dan Tempo Interaktif di sela-sela rapat pembahasan format pelayanan satu atap TKI di kantor Depankertrans, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (3/2/2005). "Sudah kita umumkan gratis di KBRI. Kalau sampai dipungut siapa yang salah? Itu adalah calo-calo. Untuk mengantisipasinya kami sudah meminta bantuan polisi kerajaan Malaysia," kata Arka.Arka menuturkan, kantor KBRI di Malaysia tak mampu menampung jumlah TKI yang akan mengurus SPLP. Untuk pengurusan SPLP itu antrean TKI hingga meluap ke jalan-jalan. Peluang inilah yang dimanfaatkan calo untuk menawarkan jasa mempercepat pengurusan.KBRI tidak bisa menertibkan calo-calo tersebut karena sudah di luar wilayahnya. "Kalau kita menertibkan tidak boleh. Itu sudah wilayah Malaysia. Yang bisa kita tertibkan adalah wilayah KBRI saja," jelas Arka.Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), Mohammad Fauzi, Rabu (2/2/2005) kemarin mempertanyakan pengurusan SPLP. Komisi X menemukan pengurusan surat yang semestinya gratis itu membutuhkan biaya 40-60 ringgit. (iy/)