Semoga KPK Tak Jadi Komisi Pencegahan Korupsi!

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin dalam waktu dekat akan ganti nama. Kok bisa? Ya bisa saja, apalagi sudah semakin deras desakan agar KPK mengedepankan pencegahan dalam urusan pemberantasan korupsi. Penindakan urusan belakangan alias kalau terpaksa.

Soal pencegahan yang wajib dikedepankan KPK ini sudah lama didengungkan. Lihat saja lontaran para politisi di Senayan sejak lama yang menekankan agar KPK lebih mengutamakan pencegahan. Memulai memperbaiki sistem, sekali lagi dengan mencegah.

Kali ini Presiden Jokowi dan juga Plt KPK Taufiequrachman Ruki juga menyampaikan hal yang sama. KPK harus memprioritaskan pencegahan.

"Saya minta KPK dan perintahkan polisi dan Kejagung betul-betul serius tangani kasus korupsi, tapi berikan prioritas pada pencegahan," terang Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/2/2015). Yang kemudian disampaikan juga oleh Ruki dalam jumpa pers di KPK.

Prioritas pada pencegahan ini semoga saja tak membuat pemberantasan korupsi tak melempem. Seperti disampaikan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, bila menengok negeri China di sana saja koruptor bahkan ditindak tegas dengan menghukum mati.

Sudah banyak pejabat yang dihukum di China dengan ditembak mati, hal yang tak pernah dilakukan di Indonesia. China sukses mengerem pejabat menjadi korup. Indeks pemberantasan korupsi mereka juga naik.

"Jadi semestinya berimbang antara penindakan dan pencegahan," saran Emerson.

Bila penekanan pada pencegahan, Emerson pun menyarankan agar pemerintah dan DPR mengganti nama KPK saja.

"Ini sama halna ingin menjadikan KPK sebagai Komisi Pencegahan Korupsi," tutur Emerson.


(ndr/mad)