Cegah Korupsi, Ahok Resmikan Unit Pengendalian Gratifikasi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meresmikan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap agar birokrasi bersih dari korupsi.

Unit ini rencananya diketuai oleh Inspektur Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Upaya pencegahan korupsi ini juga dimotori Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Keyakinan kalau negara lain bebas korupsi, rakyatnya sejahtera. Kita harus punya keyakinan kalau BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kita baik, tidak dipungut orang, juga akan sejahtera," ujar Ahok dalam 'Diskusi Publik perihal Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov DKI' di Balai Agung, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).

"Jadi gaji tidak menentukan Anda tidak korupsi sebetulnya. Tetapi kalau gaji terlalu kecil sampai Anda tidak bisa menyekolahkan anak, Anda juga mungkin mencuri makanya saya bilang ini mesti satu keseimbangan. Tapi kalau gaji Anda ingin punya istri banyak, mobil banyak ya nggak bisa. Ini soal keserakahan kan. Kita buat keseimbangan ini, pengawasan harus jalan, hukuman mesti jelas," lanjutnya.

Ahok sangat yakin PTSP berjalan dengan baik. "Pelayanan baik maka ekonomi akan tumbuh. Itu sesuai teorinya. Ini akan terus tumbuh akan memberikan kesejahteraan buat warga," sambung suami Veronica Tan tersebut.

Selain menangani gratifikasi, kata Ahok, unit baru ini akan mendalami masalah APBD 2015. Berdasarkan temuan BPKP 2 tahun yang lalu, Ahok berpikir kehadiran unit pengendalian gratifikasi menjadi sangat penting.

"Iya pasti. Kita sudah temukan kok ada persoalan yang tidak diisi oleh SKPD tiba-tiba diperbaiki diisi oleh nggak tahu siapa‎, dikirim sebundel dari DPRD. Itu yang diakui, yang dirapimkan paripurna itu. Kalau paripurna masih berdasarkan pembahasan dengan SKPD," kata Ahok.

"Itu yang dikatakan BPKP anggaran siluman datang tiba-tiba. Itu cukup besar, triliunan," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini hadir pula Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik. Dia mengatakan Indonesia bisa lebih maju dan menyejahterakan rakyatnya jika berani melawan serta memberantas korupsi.

"Kita dukung memberantas korupsi di Indonesia, termasuk dalam jajaran birokrasi di Jakarta," ucap Malik.

(aws/aan)