Ketua DPRD DKI Kritik Ahok: Setiap Bertindak Harus Ada Etikanya, Bos!

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI sepakat mengajukan hak angket atau investigasi terkait kebijakan APBD 2015 yang sampai sekarang belum juga menemui titik terang. Bahkan dari 106 orang, 95 di antaranya dipastikan sudah menandatangani angket.

"Sudah 95 anggota DPRD menandatangani hak angket," ujar Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi saat berbincang di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2015).

Pras menyebut, setiap tindak-tanduk Ahok yang menyangkut kebijakan publik sebaiknya melalui prosedur yang sesuai. Tidak main melanggar etika karena dirinya bukanlah birokrat.

"Jadi gini lho maksud gue, setiap bertindak si gubernur ini harus ada etikanya, bos. Dia itu bukan birokrat, dia itu di sini kan tugas politik ya hormati kita lah DPRD yang punya hak budgeting," kata politisi PDIP tersebut.

"Jangan semua orang dibilang tipu semua dong. Dibilang oknum semua, saya ini yang belain dia. Kita juga pengen tahu yang sebenarnya, tujuannya benar tapi kan harus lewat mekanisme betul. Saya sepakat sama dia tapi harus tahu etika," lanjutnya.

Pras menyebut tidak sepatutnya Ahok menyebut semua dewan sebagai oknum. Terlebih lagi masalah bujeting ini memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pembangunan Ibu Kota.

"Ini kan Ibu Kota negara bapak, saya ini setara dengan gubernur lho bukan saya oknum. Gitu aja," tegas Pras.

"Lantas apa yang menjadi gol dari hak angket tersebut? Apakah akan berujung pada pemberhentian Ahok sebagai DKI 1?" tanya wartawan kepada Pras.

"Itu kan elu yang ngomong bukan gua. Hahaha," tutupnya.

(aws/bar)