Taktik Kemendagri Soal e-KTP: Door to Door Warga Desa

Jakarta - Kemendagri tengah mengejar ketertinggalan pembuatan e-KTP yang sempat terhambat karena adanya kasus dugaan korupsi. Perangkat daerah diminta untuk bergerak aktif door to door mengecek warganya yang belum memiliki e-KTP.

"Tahun ini Kemendagri menginstruksikan untuk jemput bola. Daerah yang punya mobil-mobil atau motor-motor masuk ke kelurahan, ke desa-desa, ngecek door to door. Punya nggak e-KTP, kalau belum punya, bikin sekarang," ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jl Gatot Subroto, Jaksel, Senin (23/2/2015).

Tjahjo mengakui memang saat ini masih banyak warga yang belum memiliki e-KTP. Dari target kurang lebih 19 juta, disebut Tjahjo baru 14,3 juta warga Indonesia yang sudah mempunyai e-KTP.

"Makanya kami udpate terus. Permasalahannya juga kami tidak bisa mempercepat karena memang sedang ada masalah dengan KPK, kami kan harus hati-hati. Kami sudah ketemu dengan KPK minta proses ini dipercepat karena kalau dipercepat, masalahnya apa dan di mana. Jadi kami bisa melakukan operasi ke depan," kata Tjahjo.

Perintah agar perangkat kependudukan daerah turun langsung menjemput bola untuk mempercepat pembuatan e-KTP perlu dilakukan karena Mendagri memiliki target. Ini terkat dengan pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.

"Karena ini ingin saya gunakan untuk data pemilih. Baik untuk Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019 sudah data fix, jadi nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa ada penggelembungan suara dengan data," tukas politisi PDIP itu.

e-KTP ini sendiri nantinya akan disinergikan dengan data-data identitas lainnya. Sehingga pada akhirnya, hanya akan ada 1 registrasi setiap warga negara untuk segala hal.

"Data kependudukan yang kami punya itu bisa diakses dan ke depan harus bisa diakses dengan nomor induk tunggal untuk mengurus SIM, pasport, kartu asuransi, kartu sakti, kartu pintar, kartu sehat, termasuk data perbankan ya itu datanya dari e-KTP itu. Kalau nggak salah BNI sama beberapa BPD termasuk BRI sudah pakai," jelas Tjahjo.

"Ke depan itu kalau misal nomor induknya 001, itu seragam untuk KTP, SIM, kartu asuransi, apa aja, nomornya 001. Kan kita pakai sidik jari dan mata kan. Sehingga datanya 1. Tapi target kami di kepolisian sudah harus pakai itu, bea cukai pakai ini, seluruhnya pakai ini," sambungnya.

Meski demikian, Kemendagri masih mengalami kesulitan untuk menerapkan kebijakan ini karena masih ada banyak warga yang memiliki data identitas ganda. Untuk itu Tjahjo mengatakan jajarannya tengah bekerja keras untuk memperbaiki itu.

"Problem di kita kan data ganda banyak, ini yang sedang terus kita update. Makanya kemarin kami stop 2 bulan ini kan untuk ngecek sudah sekian nama yg dobel, orang dobel itu kan macam-macam. Bisa untuk nikah lagi, punya KTP 2. Ini kan nggak boleh. Kecuali yang boleh hal yang sifatnya khusus, agen khusus, BIN," ujar mantan Sekjen PDIP tersebut.

(ear/mok)